detikFinance

14 Pemprov Sudah Serahkan APBD

Memasuki awal tahun 2008 ini, 14 provinsi sudah menyampaikan RAPBD 2008 kepada Departemen Keuangan. Rancangan APBD itu sudah disahkan oleh DPRD masing-masing.

Minggu, 23 Des 2007 15:34 WIB

detikFinance

Baru 7 Provinsi Selesaikan APBD

Hingga awal Desember 2007 baru 7 Provinsi yang sudah disetujui anggarannya oleh DPRD masing-masing. APBD 7 Provinsi itu sudah dikirim ke Depdagri.

Kamis, 13 Des 2007 09:48 WIB

detikNews

Pemrov Gorontalo Dapat Penghargaan BPK

BPK memberikan penghargaan kepada Pemprov Gorontalo atas tertib administrasi keuangan daerah. BPK menilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2005.

Selasa, 09 Jan 2007 22:50 WIB

detikNews

Polri Institusi Terkorup, Diikuti Kejaksaan & Pengadilan

Polri dinilai sebagai institusi terkorup di Indonesia. Setelah itu menyusul kejaksaan dan pengadilan.

Kamis, 04 Jan 2007 17:23 WIB

detikNews

DPR Sahkan Pembentukan 16 Kabupaten Kota Baru

Setelah melalui proses panjang, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan 16 RUU Tentang Pembentukan Kabupaten Kota untuk sejumlah daerah di Indonesia.

Jumat, 08 Des 2006 17:17 WIB

detikNews

Hentikan Penyidikan, Kejati Gorontalo Dilaporkan ke Kejagung

Karena menghentikan penyidikan kasus korupsi tanpa alasan yang jelas, Kejaksaan Tinggi Gorontalo dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

Kamis, 27 Apr 2006 21:49 WIB

detikNews

KPK: 49 DPRD Terindikasi Korupsi

Ketua KPK Taufieqqurrahman Ruki mengungkapkan adanya 49 DPRD yang terindikasi korupsi. Dimana saja?

Kamis, 02 Mar 2006 02:52 WIB

detikNews

KPK Beri Wejangan 8 Gubernur Cegah Korupsi

Korupsi sudah menjamur di daerah. KPK turun tangan dengan memberi wejangan kepada 8 gubernur dan DPRD.

Kamis, 23 Feb 2006 16:15 WIB

detikNews

Pengacara: Lucu Nasiruddin Dituduh Korupsi Palembang Square

KPK diminta tidak hanya fokus soal dugaan korupsi yang dilakukan Kepala BPN Nasiruddin dalam kasus korupsi pembangunan Palembang Square.

Jumat, 25 Feb 2005 17:52 WIB

detikNews

15 KPUD Ajukan Judicial Review UU Pemda ke MK

Sebanyak 15 KPUD mengajukan permohonan judicial review UU 32/2004 tentang Pemda terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa, 28 Des 2004 15:33 WIB