RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) sedang dibahas oleh DPR. Sebelumnya, Panja RUU JPH DPR menargetkan pembahasan akan selesai pada tanggal 11 Juli dan dapat disahkan dalam sidang paripurna sehari berikutnya.

DPD ikut menanggapi RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini sedang digodok DPR. DPD mendukung agar RUU JPH menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalan. 

Lagi-lagi RUU Jaminan Produk Halal kembali menemui titik buntu. Setelah sempat ditunda pengesahaannya pertengahan Oktober lalu, kini sidang RUU JPH kembali diwarnai berbagai interupsi.

Aturan wajib label halal yang bakal diketok DPR dalam RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ditolak pengusaha. Ini bakal piicu pemalsuan label halal dan tak efektif.

Setelah masuk ke paripurna akhir September lalu, RUU JPH terus digodok oleh DPR. Beberapa silang pendapat pun mewarnai pembahasan sehingga RUU JPH kembali ditunda. Pasalnya beberapa peraturan yang diusulkan masih saling bertentangan.

Selain menolak labelisasi halal diwajibkan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga meminta Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, Makanan dan Kosmetika (LP POM) MUI, tidak melakukan monopoli terkait auditor labelisasi halal.

Beberapa hari lalu digelar rapat dengar pendapat antara MUI dan Ormas Islam dengan Komisi VIII DPR-RI. Rapat dengar pendapat ini dimaksudkan untuk menghimpun masukkan terkait RUU JPH. Apa saja yang menjadi pokok bahasan penting rapat ini?

FPDIP DPR mendesak agar pembahasan RUU Jaminan Halal Halal (RUU JPH) tidak mandek lagi. PDIP mendorong pemberi jaminan produk halal diserahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah menyetujui Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum. Namun, penyidikan terhadap prajurit tersebut  tetap dilakukan oleh Polisi Militer.

Draf RUU Jaminan Produk Halal mencantumkan proses sertifikasi halal akan dilakukan Departemen Agama. Sedangkan MUI hanya akan dimintai fatwa tentang halal saja.