Perludem merespons putusan MA terkait umur calon kepala daerah. Perludem menyebut putusan MA tidak bisa diterapkan di Pilkada 2024.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak dipisah antara nasional dan daerah mulai 2029. Begini gambaran skema pemilu serentak nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, memungkinkan Pilkada serentak digelar pada 2031. Jarak minimal 2 tahun ditetapkan.

Kelalaian atau ketidakcermatan dari PPLN di Taipei, Taiwan, terkait lembar surat pemilu sudah diterima WNI dinilai pertanda bahaya.

Perludem meminta KPU segera bertindak terkait dugaan kebocoran data pemilih. KPU diminta tanggung jawab.

"Pernyatan Presiden sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi Presiden untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan," kata Perludem.

Perludem mengusulkan menteri atau pejabat yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024, sebaiknya mundur dari jabatan. Dia khawatir munculnya potensi abuse of power.

Perludem menilai KPU terlambat karena baru akan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) soal keterwakilan perempuan di legislatif.

Bawaslu juga diminta menelusuri potensi peran pejabat yang terlibat untuk menggiring ASN.