2 WNI menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, meminta larangan bagi keluarga presiden dan wakil presiden untuk mencalonkan diri. PKB mendukung gugatan ini.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy mendukung putusan MK tentang sanksi bagi parpol yang tak penuhi kuota 30% caleg perempuan, melindungi hak politik perempuan.
KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kajian terkait tata kelola partai politik. KPK mengatakan proses kajian itu telah melibatkan partai politik.