Puluhan massa dari LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum berunjuk rasa menuntut KPU Kota Bandung menunda pemungutan suara Pilwalkot Bandung 2013. Mereka menilai kinerja KPU buruk, cenderung korup dan  sangat merugikan rakyat.

Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan puluhan ormas menolak RUU Ormas. Mereka akan berdemo Jumat besok. Fraksi Partai Golkar DPR melihat ada penyesatan.

PPATK merilis hasil riset yang menyebutkan 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi. Hal ini pun menuai kritik dari kalangan anggota DPR yang sedang berusaha memperbaiki citra lembaga mereka.

Mendagri Gamawan Fauzi, akan mengeluarkan peraturan menteri terkait regulasi pemberian dana bantuan sosial. Mendagri menyambangi KPK untuk mendengar hasil kajian atas regulasi pemberian bansos.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas membantah melakukan korupsi seperti yang dituduhkan dan dilaporkan 2 LSM ke KPK. Anas diduga korupsi pengadaan proyek ruang terbuka hijau (RTH) yang dianggarkan Rp 6,5 miliar.

Pakar telematika dari UIN Abimanyu 'Abah' Wachjoewidajat membeberkan bagaimana mempopulerkan Pulau Komodo baik secara telematika maupun non telematika.

Wakil Ketua DPR Anis Matta meminta agar setiap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak transparan dalam pendataan sumber keuangannya. Itu juga yang bisa membuat semua LSM menjadi tertib demi menjaga kedaulatan negara.

Kemdagri akan mengevaluasi LSM asing seperti Greenpeace. Namun Greenpeace menyebut lembaganya bukanlah LSM asing. Pihak Greenpeace pun akan proaktif meminta audiensi dengan Kemdagri.

Ketua DPR Marzuki Alie mendorong DPR membuat UU Keormasan. UU ini diarahkan untuk mengontrol LSM asing yang sembarangan beroperasi di Indonesia tanpa izin.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi keberadaan LSM yang didanai asing. Sebagian besar LSM yang didanai asing dinilai tidak pernah kooperatif soal pengelolaan anggaran.