Akademisi hukum Unesa, Aditya Wiguna, mengkritisi RUU Perampasan Aset terkait penilaian aset tanpa harga pasar. Komisi III DPR diminta mengkaji lebih dalam.
Wamendagri Wiyagus dorong pemda untuk sertifikasi aset BMD dan BUMD. Ini penting untuk perlindungan hukum & pengelolaan produktif demi kesejahteraan masyarakat.
Bima Arya dorong penguatan peran Pemda dalam reforma agraria melalui sinkronisasi perencanaan dan dukungan pembiayaan untuk penyelesaian persoalan pertanahan.
Data dari Kaspersky Who Calls melihat peningkatan scam call di RI menjadi 10,24% dari seluruh panggilan pada Juni 2026, naik 2,55% dibandingkan bulan Januari.
KPK mendukung RUU Perampasan Aset untuk memulihkan kerugian negara dari korupsi. Pembahasan melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi dan penegak hukum.
RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memulihkan aset hasil kejahatan, berlaku untuk semua, dan tidak hanya menargetkan pejabat. Hukum harus adil dan transparan.