Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa mengatakan Malaysia menjadi negara sebaran terbanyak WNI yang terancam hukuman mati. Kasus narkoba menjadi alasan banyaknya WNI yang mendekam di penjara negeri Jiran.

Pemerintah Indonesia mengatakan telah melakukan perundingan dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kasus-kasus WNI di negara itu. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah pembebasan 316 orang WNI yang terlilit kasus hukum di Arab Saudi.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso simpati atas nasib yang menimpa TKW Ruyati yang dipancung oleh pemerintah Arab Saudi. Priyo mengusulkan agar orang Arab Saudi yang kawin kontrak di Indonesia ditangkap dan dipermalukan.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mendesak pemerintah menghentikan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi. Jika terus dibiarkan seperti ini, kekerasan terhadap TKI akan terus berlanjut.

Presiden SBY masih menunggu laporan lengkap dari menteri teknis mengenai pelaksaan hukuman pancung bagi Ruyati di Arab Saudi. Di antaranya adalah laporan dari Menteri Luar Negeri mengenai langkah hukum yang telah ditempuh selama proses hukum.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi untuk berkonsultasi. Nota protes terkait hukuman pancung TKW Ruyati akan dikirim pada Senin 20 Juni 2011 sore ini.

TKI Ruyati binti Satubi (versi lain Sapubi) dihukum pancung di Arab Saudi. Masih banyak TKI lain yang akan mengalami nasib serupa Ruyati. RI pun berencana akan menghentikan pengiriman sementara (moratorium) TKI ke Arab Saudi.

Kinerja Menlu Marty Natalegawa dan Menakertrans Muhaimin Iskadar dikritik soal perlindungan TKW. Berlarut-larut persoalan TKW membuat kinerja keduanya dipertanyakan.

Ruyati dihukum pancung oleh pemerintah Arab Saudi pada Sabtu (18/6) lalu. Kedubes RI untuk Arab Saudi pun segera mengecek pemakaman Ruyati.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bela sungkawa atas dihukum matinya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Ruyati di Arab Saudi. Menurut SBY, bila ada masalah hukum, maka para TKI harus ada pendampingan oleh pengacara.