UU KPK menghapus kewenangan KPK membentuk perwakilan di daerah provinsi. Mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW) UU KPK yang sudah disahkan absurd.
Panja pemerintah dan Komisi III telah menyepakati RUU Pemasyarakatan untuk dibawa ke paripurna. Ada 11 poin materi baru yang ditambahkan dalam UU tersebut.
Panitia Kerja DPR RUU Pemasyarakatan menggelar rapat bersama pemerintah. Rapat mengagendakan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Pemasyarakatan.
"Itulah yang kita dorong sekarang ini supaya antara KPK, kepolisian, kejaksaan meningkatkan sinergitas baik untuk mendorong penegakan pemberantasan korupsi."