"Enggak usah dimiskinkan saja kita sudah sukamiskin," canda mantan Mendagri Hari Sabarno di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Mantan Ketua MK Mahfud MD mengikuti acara buka puasa bersama dengan para narapidana khusus koruptor di LP Sukamiskin, Selasa (30/7/2013). Mahfud diagendakan memberikan tausiyah dan motivasi untuk para napi.

Sebanyak 6.702 narapidana dari seluruh lapas dan rutan di Jabar diusulkan mendapatkan potongan masa tahanan pada Hari Raya Idul Fitri 1434 H atau Lebaran 2013 ini. Dari jumlah tersebut, 156 diantaranya merupakan napi di Lapas Sukamiskin yang merupakan lapas khusus koruptor.

Delapan orang warga binaan anak di Lapas Anak Sukamiskin ikut memeriahkan Peringatan Hari Anak Nasional, Selasa (23/7/2013). Bersama belasan mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia wilayah Priangan, mereka mengisinya dengan berbagai kegiatan dan permainan.

Selarik pesan singkat (SMS) masuk ke telepon selular Veronica, 42 tahun, pada sebuah petang di bulan September tahun lalu. Isinya permintaan kiriman uang sebesar Rp 500 ribu yang harus ditransfer secepat mungkin. Bila tidak, Imron, 27 tahun, adik bungsunya yang baru dilimpahkan jaksa ke rumah tahanan Cipinang, tak akan mendapatkan ruang sel.

"Kalau unsur-unsur itu memenuhi, maka kita agendakan untuk memanggil.”

Priyo Budi Santoso dilaporkan oleh ICW dan enam LSM lainnya ke BK DPR atas dugaan kasus pelanggaran kode etik. Partai Golkar menyerahkan penanganan kasus tersebut sepenuhnya ke BK DPR.

ICW bersama 6 LSM melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR, atas dugaan pelanggaran kode etik peraturan DPR. BK DPR siap mengkaji unsur pelanggaran itu.

LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Priyo yang dinilai melanggar kode etik kedewanan pun angkat bicara.

LSM yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti korupsi resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Priyo dilaporkan atas dua kali tindakan diduga melanggar kode etik DPR.