Pakar hukum Pidana dari Universitas Trisaksi Abdul Fickar Hadjar menolak keras wacana revisi PP pembatasan remisi koruptor yang digaungkan Menkumham, Yasonna H Laoly. 

Wacana remisi untuk koruptor yang digabungkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly terus mendapat protes keras. Remisi untuk tindak pidana luar biasa seperti kasus narkoba, pelanggaran HAM, terorisme, dan Korupsi harus diperketat.

Komisi III DPR hari ini menggelar rapat kerja dengan Menkum Yasonna Laoly. Awal mulai raker, Yasonna langsung diserang oleh 'curahan hati' kader Golkar yang ada di kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meyakini SK yang dikeluarkannya tentang pengesahan DPP Golkar Agung Laksono telah sesuai aturan‎. Yasonna bahkan mengatakan siap bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keyakinannya.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa kepengurusan Golkar yang berhak mengikuti pilkada tergantung keputusan Menkum HAM.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memerintahkan Menkum HAM menunda berlakunya SK pengesahan kepengurusan DPP Golkar Agung Laksono. Penetapan dalam putusan sela itu diteruskan kubu Aburizal Bakrie ke pimpinan DPR.

Sejumlah anggota Dewan Perwakikan Rakyat berencana menggulirkan haka angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela, memerintahkan penundaan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono. 

Kubu Aburizal Bakrie mendapat surat dari ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG) Prof Muladi terkait putusan ‎MPG yang dianggap salah tafsir.

Hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digulirkan oleh Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie‎ bersama fraksi di Koalisi Merah Putih (KMP). Namun Fraksi PAN yang juga KMP, sebetulnya belum menentukan sikap mendukung atau menolak hak angket.