Presiden Jokowi akan bertolak menuju Jepang dan Tiongkok pada 22-28 Maret 2015. Sebelumnya Wapres Jusuf Kalla juga sudah melakukan kunjungn kerja ke Jepang dengan agenda pertemuan-pertemuan yang membahas investasi.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta tahun 2015 juga menganggarkan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam rangka apa kunker itu dilakukan?

Anggota DPRD DKI kini fokus menjalankan hak angket atas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama dengan memeriksa sejumlah pihak. Perhatian berlebih ke tim angket ini dikeluhkan karena membuat kerja anggota dewan lain terbengkalai.

‎Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogya. Di dalam kesempatan itu Ferry menekankan perlunya kedekatan sosial dalam mengelola pertanahan di Indonesia. Dia juga menyindir pegawai BPN yang jarang senyum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Dia akan memberikan ceramah di kampus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dan menyerahkan sertifikat tanah di Cangkringan Sleman.

Menteri Kesehatan Prof Nila Moeloek, SpM melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. Padang menjadi tujuan pertama kunker Menkes.

Kasus dua pasien meninggal beberapa saat setelah menjalani operasi dan mendapat suntikan obat berlabel Buvanest Spinal di RS Siloam Karawaci, menjadi sorotan publik. Komisi IX DPR pun akan menyambangi RS Siloam Karawaci dan Kalbe Farma.

Ajudan Ketua DPRD Kabupaten Tuban, ditemukan tewas tergeletak di samping rel kereta api wilayah Kecamatan Sobah, Kabupaten Batang, Jawa Barat. Diduga, Nur Hadi terjatuh dari atas kereta api yang ditumpangi.

Presiden Joko Widodo masih belum mengambil keputusan resmi terkait nasib Komjen Budi Gunawan dan kini Jokowi sedang melawat ke luar negeri. Ketua MPR Zulkifli Hasan yakin keputusan Jokowi diambil pada waktu yang tepat.

Keluarnya surat pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong atas Ajun Inspektur Satu Labora Sitorus menjadi perhatian serius Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.