Sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak perlu nonaktif dari jabatannya harus dihargai. Panitia Khusus Hak Angket Bank Century soal imbauan nonaktif Boediono dan Sri Mulyani harus menghormati keputusan SBY.

Setelah mendapat data dari BPK dan PPATK serta penjelasan dari para mantan petinggi BI, pansus angket Century menilai bahwa ada yang salah dalam kebijakan soal Bank Century. Pansus menilai krisis Bank Century tidak akan berdampak sistemik dan tidak memerlukan bailout.

PPATK telah menyerahkan data tambahan kepada pansus Century. Pansus sedang menunggu laporan berikutnya yang berisi nama mirip parpol di rekening Century.

Fraksi PDI Perjuangan meminta semua rapat-rapat Pansus Angket Bank Century yang menghadirkan pihak luar digelar secara terbuka. Jika tidak, FPDIP pun tidak segan-segan untuk balik badan meninggalkan rapat.

Pansus Angket Century memberi tenggat waktu dua minggu bagi PPATK untuk menyetorkan hasil penelusuran rekening milik tokoh parpol di Bank Century. PPATK juga diminta menambah daftar transaksi mencurigakan.

Anggota pansus Century dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal menemukan data adanya rekening Menkeu di Bank CIC (cikal bakal Century). PPATK diminta mengusut rekening Menkeu tahun 2002 itu.

"Kalau PPATK tidak terbuka soal aliran dana, Pansus akan membentuk lembaga audit independen," ujar Akbar Faizal, anggota Pansus dari fraksi Hanura, di sela rapat Pansus.

Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah berjanji akan memberikan 50 nama deposan yang mempunyai deposit terbesar yang di antaranya mirip elit politik dan pejabat tinggi.

Audit investigasi BPK atas skandal Bank Century menemukan adanya rekening atas mana Menkeu Sri Mulyani. Anggota Pansus dari FPKB Marwan Jafar mengklarifikasi hal itu kepada Kepala PPATK Yunus Husein. Sayangnya Yunus enggan menjawab pertanyaan itu.

PPATK akan segera menyerahkan nama-nama deposan besar Bank Century dalam dua pekan ke depan kepada Pansus Angket Century