RPP Penyadapan dibahas Komisi I DPR dengan Menkominfo Tifatul Sembiring. Komisi I DPR mengimbau agar RPP Penyadapan dikaji ulang dan ditunda dahulu pengesahannya.

Kemenkominfo membantah kalau RPP penyadapan yang dibuatnya akan menganggu pengungkapan kasus korupsi. Hal ini, menurut Kemenkominfo, justru untuk melindungi HAM.

Meskipun program 100 hari pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II baru berjalan 98 hari, namun pemerintah memastikan program 100 hari di sektor ekonomi dipastikan selesai 100%.