Draf RPP Penyadapan dinilai perlu mengalami beberapa perubahan. Perubahan perlu dilakukan pada pasal-pasal yang dianggap menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana tak yakin Wakil Presiden Boediono dan Menkeu Sri Mulyani terlibat dalam kasus Century.

Kontroversi RPP Penyadapan terus bergulir. Namun staf ahli presiden bidang hukum Denny Indrayana meyakini bila Menkominfo Tifatul Sembiring akan mendengarkan saran aktivis antikorupsi.

Presiden SBY menolak imbauan dari Pansus Angket Century untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Langkah ini diambil untuk menghindari contoh atau preseden keliru dalam proses penonaktifan tersebut.

Staf Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana meyakini Perpu Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) masih berlaku. Dengan landasan hukum itulah Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur BI Boediono mau menggelontorkan uang Bank Century.

KPK telah menyampaikan usulan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang penyadapan. Pemerintah pun mengaku masih membahas usulan tersebut.

Saling tuding antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie harus ada solusinya. Jangan sampai hal tersebut mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional.

Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani digoyang skandal Bank Century. Denny Indrayana, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, yakin kedua pejabat negara ini bersih. Deny pun menduga ada kemungkinan kriminalisasi pada Boediono dan Sri Mulyani.

Siapa pun yang memiliki semangat antikorupsi sepakat bahwa jual beli perkara, tawar menawar pasal, pemerasan, penyuapan dan varian modus operandi mafia hukum harus diberantas.

Presiden SBY bertemu dengan 2 pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. SBY memberitahu bahwa Keppres pengaktifan telah ditandatangani dan mengucapkan selamat bertugas pada keduanya.