Indonesia bukan negara otoriter. Pemblokiran situs-situs yang dicurigai radikal harus secara cermat, hati-hati, dan legitimate.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. As'ad Ali menilai perlu ada payung hukum yang detail terkait pemblokiran situs-situs yang dinilai radikal. Sebab menurutnya pemblokiran tidak cukup dengan menggunakan Peraturan Menteri semata.

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabainterlam) Polri, Komjen Djoko Mukti Haryono mengatakan bahwa pihaknya menargetkan Indonesia bersih dari ISIS pada tahun 2019 mendatang. Sebab penanganan ISIS merupakan salah satu program percepatan yang menjadi tugas Polri.

Kabaintelkam Polri Komjen Djoko Mukti Haryono mengatakan pemblokiran situs-situs radikal harus dilakukan dengan cermat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi langkah BNPT yang merekomendasikan Kementerian Kominfo agar memblokir situs yang dinilai radikal. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengapresiasi langkah BNPT yang merekomendasikan Kemominfo agar memblokir situs yang dinilai radikal. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam upaya menanggulangi penyebaran paham-paham ISIS dan kelompok radikal lainnya.

Umat Islam di Indonesia kembali dibuat geram dengan pemblokiran situs-situs Islam oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT. Islamophobia yang biasa terjadi di Amerika dan Eropa merembet ke pemerintah Indonesia?

BNPT sudah tahu soal video ancaman ISIS lewat YouTube. Di dalam video itu ada seorang pria memakai penutup kepala dan wajah yang menenteng senjata dan mengancam akan menyerbu Nusakambangan.

Sebuah video ancaman dikumandangkan ISIS di YouTube. Pria memakai penutup kepala dan membawa senapan menyebut akan membebaskan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman yang ditahan di Nusakambangan. 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution menyebut masih ada 22 dari 242 tahanan yang punya doktrin radikal kuat. Menurutnya, 22 tahanan ini berupaya mendoktrin tahanan lain dan juga petugas lembaga pemasyarakatan.