Satgas TKI sudah dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada 21 nama, diantaranya mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni, mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Menjawab tuntutan aktivis untuk mencabut Permenkes Sunat Perempuan, Kemenkes menegaskan tidak ada keharusan bagi perempuan untuk disunat. Permenkes hanya mengatur SOP supaya sunat perempuan tidak dilakukan sembarangan.

Polemik pernikahan Walikota Bogor, Diani Budiarto yang keempat kali, dinilai sinis oleh Komnas Perempuan. Menurut Komnas Perempuan, perbuatan Diani harus dipertanggungjawabkan dengan cara mengundurkan diri.

Pemerintah memutuskan melakukan moratorium TKI ke Arab Saudi mulai tanggal 1 Agustus 2011. Namun kebijakan penghentian pengiriman tanpa dibukanya lapangan kerja justru akan meningkatkan angka trafficking tenaga kerja Indonesia.

Air mata putri sulung Ruyati, Een Nuraeni, jatuh bercucuran saat meminta agar jenazah sang ibu yang dihukum pancung di Arab Saudi dipulangkan ke Tanah Air. Een berharap tidak ada TKI yang dipancung lagi.

Komnas Perempuan meminta pemerintah memperkuat kemampuan diplomasi untuk melindungi PRT di luar negeri. Salah satu cara yang bisa dilakukan yakni dengan meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang perlindungan pekerja migran.

Sunat perempuan di banyak negara sudah mulai dihapus. Kini giliran aktivis perempuan Indonesia yang mendesak pemerintah mencabut Permenkes tentang sunat perempuan karena melanggar hak perempuan.

Komisioner Komnas Perempuan Agustinus Suprianto tidak setuju jika hanya Leni, mahasiswi yang dipidanakan pacarnya, yang hanya diusut. Kasus pelecehan seksual yang menimpa Leni juga harus diusut.

Namanya Sri. Perempuan berusia 15 tahun ini menjadi korban perdagangan manusia untuk dijadikan tenaga kerja di luar negeri. Tanpa disadari ternyata yang menjual dirinya adalah suaminya sendiri.

13 Tahun sudah reformasi berlalu dan terus bergulir. Salah satu tuntutan orde reformasi adalah pembaruan reformasi hukum. Namun, setelah 13 tahun berlalu, apakah hukum telah mereformasi diri?