Tim Perumus sudah bekerja transparan dalam memilih 3 Plt Pimpinan KPK. Mereka bekerja merujuk Kepres sehingga menolak disebut sebagai panitia seleksi.

3 Nama pimpinan sementara KPK resmi diumumkan. Tumpak dan Waluyo dinilai mudah beradaptasi, sedangkan Achmad Santosa atau Ota akan mengalami kendala.

Tim perumus Plt Pimpinan KPK atau lebih dikenal dengan Tim 5 telah menjaring tiga nama sebagai pengganti pimpinan KPK. Namun tidak satupun calon berasal dari jaksa ataupun polisi.

Nama calon pimpinan sementara KPK yang diusulkan tim perumus bisa saja ditolak Presiden SBY. Tidak ada aturan yang melarang hak prerogratif orang nomor satu di Indonesia tersebu

Pengamat hukum yang juga mantan anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK 2007, Mas Achmad Santosa, mengungkapkan 4 predikat yang patut dihindari dari seorang calon Plt.

Perpu Plt Pimpinan KPK yang sudah ditandatangani Presiden SBY dinilai tidak akan menyelamatkan lembaga antikorupsi itu. Penerbitan payung hukum itu justru akan berpotensi mempermasalahkan kewenangan yang dimiliki oleh SBY dalam penerbitan Perpu.

Polisi dinilai menjadi LSM Anggoro Widjaya dan Joko S Tjandra. Bagaimana tidak, polisi telah menetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang pencekalan kepada Anggoro dan Joko.

Penunjukan langsung 3 pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK dinilai mengabaikan mekanisme seleksi calon pimpinan KPK yang ketat. Belum lagi, kategori 'sementara' Plt juga tidak jelas.

Banyak pihak yang masih tidak percaya dengan status tersangka 2 pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Sejak proses pemilihan komisioner KPK, keduanya selalu terbaik, bahkan melewati Antasari Azhar.

Jika Antasari Azhar diberhentikan permanen dari KPK, maka harus dipilih calon pimpinan baru. Namun calon tersebut tidak harus dari Kejaksaan Agung (Kejagung).