detikNews PBNU: Revisi UU KPK oleh DPR Tak Logis! PBNU menilai pasal-pasal di draf RUU KPK yang dibuat DPR sangat tidak logis. Kamis, 08 Okt 2015 05:29 WIB
detikNews DPR Revisi UU KPK, Puan: Kalau Sangat Urgent dan Menguatkan KPK Saya Dukung Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menilai, jika memang sangat mendesak dirinya mendukung rencana revisi itu. Rabu, 07 Okt 2015 23:48 WIB
detikNews DPR Targetkan UU KPK Hasil Revisi Bisa Dipakai Komisioner Baru DPR benar-benar tancap gas untuk merevisi UU KPK. Revisi UU ini ditargetkan bisa selesai bersamaan dengan pimpinan KPK baru. Rabu, 07 Okt 2015 20:24 WIB
detikNews Draf Revisi UU KPK Berasal dari Pemerintah? Pemerintah pernah mengajukan revisi UU KPK masuk di Prolegnas 2015, namun kemudian dihentikan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah drafnya digunakan DPR? Rabu, 07 Okt 2015 14:57 WIB
detikNews Kontroversi DPR: Pasal Kretek, Revisi UU KPK sampai Pengampunan Koruptor Alih-alih meningkatkan kinerja legislasi yang dinilai rendah, tiga produk rancangan undang-undang yang kini disiapkan DPR justru memicu kontroversi. Rabu, 07 Okt 2015 13:59 WIB
detikNews PDIP Cs Dorong Revisi UU KPK, Seskab: Kami Pelajari Didorong 6 fraksi yang digawangi PDIP, DPR memulai pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah akan mempelajari dulu revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR. Rabu, 07 Okt 2015 13:40 WIB
detikNews 7 Pasal Pengantar Kiamat KPK Ada 7 pasal dalam draf RUU KPK yang dikecam oleh berbagai kalangan karena dianggap sebagai pengantar kiamat KPK. Rabu, 07 Okt 2015 11:59 WIB
detikNews RUU 'Ampuni Koruptor' Diusulkan PDIP-Golkar-PKB-PPP RUU Pengampunan Nasional diwacanakan bisa mengampuni para koruptor. Rancangan UU ini diusulkan oleh 4 fraksi DPR. Rabu, 07 Okt 2015 11:07 WIB
detikNews DPR Siapkan RUU Pengampunan Nasional, Aturan untuk Ampuni Koruptor DPR sedang merancang Undang-undang yang bisa mengampuni tindak pidana termasuk koruptor asalkan duit hasil kejahatan itu dikembalikan ke negara. Rabu, 07 Okt 2015 10:35 WIB
detikNews Tak Bisa Terbitkan SP3 Bikin Kinerja KPK Maksimal Tapi Malah Diubah DPR Selama ini, kinerja KPK di bidang penindakan sangat hati-hati karena tak diperkenankan menghentikan penyidikan. Namun, hal itu malah ingin diubah DPR Rabu, 07 Okt 2015 09:07 WIB