Meski hanya tampil suara via telepon di televisi, buron Interpol M Nazaruddin masih bisa menuding dan menyerang elit Partai Demokrat dan pimpinan KPK. Menanggapi penampilan tersebut, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar tertawa.

Kementerian BUMN berniat mengumpulkan BUMN karya (konstruksi) untuk mengklarifikasi keterlibatan partai politik (parpol) di beberapa proyek BUMN.

Pernyataan beruntun dari M Nazaruddin yang menyudutkan sosok Anas Urbaningrum tidak terlalu mempengaruhi soliditas kader PD di daerah. Rakornas PD akhir pekan ini diharapkan benar-benar bisa efektif untuk melakukan pembersihan.

BUMN sudah biasa menjadi mesin kas partai politik. Banyak tekanan yang didapat Kementerian BUMN untuk menempatkan orang partai di jajaran direksi.

Buronan KPK M Nazaruddin kembali menyatakan bahwa kepergiannya ke Singapura karena perintah dari Ketum PD Anas Urbaningrum. Namun hal itu dibantah.

Dari tempat persembunyiannya, Muhammad Nazaruddin, menuding dua pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin menerima uang suap. Jasin dan Chandra membantah mentah-mentah tudingan sang buronan.

Buronan KPK M Nazaruddin pamer eksistensi dari tempat persembunyian. Kali ini, dia kembali menyerang bekas atasannya di Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Bahkan KPK juga ikut disebut.

Praktek titip absen di kalangan anggota DPR sudah bukan rahasia lagi. Ketua DPR Marzuki Alie berjanji akan memberikan sanksi, termasuk kepada M Nasir yang mangkir dari rapat paripurna DPR namun tanda tangannya tercantum dalam daftar hadir.

Satgas menolak dikatakan tebang pilih saat menangani kasus mantan Nazaruddin dan Gayus Tambunan terdahulu. Kasus Nazaruddin, sejak awal sudah ditangani oleh KPK.

Fraksi Partai Demokrat (PD) akan memberikan sanksi kepada kepada saudara M Nazaruddin, M Nasir. Hal ini dikarenakan kebiasaan Nasir yang titip absen dalam rapat paripurna.