Surat KPK soal permintaan pemberhentian sementara bosnya Antasari Azhar sudah diterima Presiden SBY. Namun presiden belum bisa mengeluarkan keppres karena belum menerima surat dari Polri soal status Antasari.

Presiden SBY enggan menanggapi pernyataan wapres JK yang mengungkapkan bahwa dirinya dan Partai Golkar seringkali menjadi bemper terhadap kebijakan pemerintah yang tak populer. SBY mengatakan, antara dia dan JK sudah sepakat tidak saling serang.

Pecah kongsinya Golkar dengan Partai Demokrat (PD) diyakini tidak mengganggu hubungan  SBY dan JK dalam menunaikan tugasnya. Di level kabinet pun berjalan baik.

Bukan hanya elit parpol yang sibuk menyongsong hajatan Pilpres 2009, tapi juga pemerintah. Pihak Sekretariat Negara saat ini tengah menyiapkan rambu-rambu bagi para menteri dan jajaran pemerintah yang turut berkampanye bagi pasangan kontestan Pilpres 2009.

Percuma saja di setiap produk Sanyo diberikan kartu 'garansi' jika untuk menyelesaikan masalah salah satu produk saja tidak bisa. Service Center Sanyo benar-benar mengecewakan. Garansi Sanyo tidak ada realisasi.

"Harus dijelaskan mengapa dulu Pak JK mencanangkan 30 persen, sekarang menjadi sama sekali terbaik?  Ketua umum mungkin sudah tidak dipandang sebagai representasi utama dari partai," kata anggota DPR FPG Marzuki Darusman.

Berita bahwa Presiden SBY akan berkampanye di Jawa Barat pada 26 Maret 2009 diralat KPU. Berita bahwa Presiden SBY akan berkampanye di Jawa Barat pada 26 Maret 2009 diralat KPU. KPU menyampaikan bahwa SBY berkampanye pada 27 Maret, sehingga sudah sesuai dengan jadwal KPU.

Di dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pembina dan bakal capres, sudah tentu SBY akan berkampanye untuk Partai Demokrat. Demikian pula JK yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Kasus suap yang membelit Abdul Hadi Djamal diduga terkait proyek bandara di wilayah Indonesia Timur yang kemungkinan besar Bandara Hasanuddin. Konon, bandara di Sulawesi Selatan itu mulai dibangun saat Hatta Rajasa masih menjabat Menteri Perhubungan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang membahas nikah siri, poligami dan kawin kontrak sudah berada di tangan Setneg. Depag masih menunggu jawaban Presiden SBY atas RUU tersebut.