Draf RUU Nikah Siri sedang digodok. Pelaku nanti bisa dipidanakan. Mantan Ketua MK yang kini menjadi anggota Wantimpres Jimly Ashshiddiqie setuju nikah siri diatur. Dia menilai nikah siri hanyalah zina terselubung. Anda setuju dengan pendapat Jimly?

Larangan atau pidana nikah siri sudah pernah diatur sebelumnya. Para pelaku dan yang menikahkan secara siri terancam penjara maksimal 3 bulan atau denda Rp7.500.

Anggota Wantimpres Jimly Asshidiqqie mendukung agar praktek kawin kontrak dan kawin siri diatur dalam UU. Jimly juga mengusulkan pelaku kawin siri dipidana.

Ancaman pidana pelaku nikah siri mendapat perlawanan keras anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura. Mereka menolak kehadiran UU pidana nikah siri karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dinilai melecehkan syariat Islam itu sendiri.

Ancaman pidana pelaku nikah siri mendapat perlawanan keras anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Madura. Mereka menolak karena dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dinilai melecehkan syariat Islam itu sendiri.

Rencana pemerintah menjatuhi hukuman pidana untuk pelaku pernikahan siri mengundang komentar dari para artis. Penyanyi Anang Hermansyah menjadi salah satu yang berpendapat.

Draft Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ternyata belum masuk ke meja Sekretariat Negara. Meskipun Dirjen Bimas Islam Kemenag mengatakan draft tersebut sudah dikirimkan setahun lalu.

Kalangan kiai sepuh NU turut buka suara atas pembahasan UU pidana nikah siri. Mereka menganggap rancangan undang-undang tersebut menyakiti umat Islam, karena mengharamkan sesuatu yang dihalallkan Allah SWT.

Adanya draft Rancangan Undang-undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan dinilai menguntungkan program Keluarga Berencana (KB). Sebab, jumlah perkawinan dini bisa ditekan.

Wacana pemidanaan pelaku nikah tanpa dokumen resmi seperti nikah siri terus menuai kontroversi. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh menilai praktek nikah siri merupakan pelanggaran administratif, bukan pidana.