detikNews

Pimpinan KPK: Uang Suap Kasus PT BA Mengarah ke Jaksa

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memperjelas peruntukan duit suap yang diberikan oleh pihak PT Brantas Abipraya kepada seorang perantara.

Jumat, 01 Apr 2016 13:30 WIB

detikNews

2 Jaksa yang Diperiksa KPK Yakni Kajati DKI dan Aspidsus Masih Berstatus Saksi

2 Jaksa di Kejati DKI sudah dipanggil dan diperiksa KPK. Kedua orang itu yakni Kajati DKI Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu.

Jumat, 01 Apr 2016 10:39 WIB

detikNews

KPK Periksa Intensif 6 Orang yang Ditangkap, Termasuk Anggota DPRD DKI

KPK menangkap anggota DPRD DKI. Total tim penyidik menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Kamis, 31 Mar 2016 23:39 WIB

detikNews

KPK Janji Akan Jerat Pihak Lain yang Diduga Terlibat Kasus Suap Damayanti

Ada jaringan terkait kasus suap Damayanti Wisnu Putranti yang tengah ditelisik KPK.

Rabu, 30 Mar 2016 01:55 WIB

detikNews

KPK: Kami Tangani Kasus La Nyalla, Koordinasi dengan Kejaksaan Agar Tak Bersinggungan

Dalam proses penyelidikan, ditemukan indikasi adanya dugaan keterlibatan La Nyalla Matalitti.

Selasa, 29 Mar 2016 21:41 WIB

detikNews

KPK Terima Surat dari Kejati Jatim Koordinasi Kasus La Nyalla

KPK menerima surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) terkait penanganan kasus La Nyalla. Surat itu terkait koordinasi dan supervisi kasus.

Senin, 28 Mar 2016 21:27 WIB

detikNews

KPK Siap Back Up Penuh Kejati Jatim Tangani Kasus La Nyalla

KPK siap memback up penuh penanganan kasus korupsi yang melibatkan La Nyalla Matalitti yang tengah ditangani Kejati Jatim.

Rabu, 23 Mar 2016 17:40 WIB

detikNews

KPK Akan Terus Awasi Proyek Hambalang yang Dilanjutkan Jokowi

Presiden Joko Widodo pagi tadi melakukan inspeksi mendadak ke Hambalang dan berencana untuk mengaktifkan kembali aset pemerintah tersebut.

Jumat, 18 Mar 2016 18:50 WIB

detikNews

KPK Siap Bantu Anggota DPR yang Kesulitan Buat Laporan Kekayaan

KPK menyebut ada 203 orang dari total 545 anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN.

Kamis, 17 Mar 2016 15:07 WIB

detikNews

Pimpinan KPK Minta Revisi UU Agar Pejabat yang Telat Lapor Kekayaan Dihukum

Selain itu, PP itu nantinya akan mengatur sanksi administratif bagi pejabat negara yang tak patuh menyetor LHKPN.

Kamis, 17 Mar 2016 14:54 WIB