Indonesia telah mengeksekusi mati 6 gembong narkoba. Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan, tahun ini akan dieksekusi lagi terpidana mati lainnya. Jumlahnya lebih dari 1 orang.

Indonesia tegas menyatakan hukuman mati tidak melanggar HAM dan juga ICCPR. Hal ini diproklamirkan oleh MK dalam putusan yang dimohonkan Rani, gembong narkoba yang dieksekusi Minggu (18/5) kemarin.

Tony Abbot mengirimkan surat kepada Jokowi meminta tidak mengeksekusi komplotan 'Bali Nine'. Dalam putusan PK terhadap salah satu anggota Bali Nine, MA tegas menyatakan hukuman mati tak melanggar HAM.

Kini, harapan rakyat Indonesia berada di pundak Prasetyo dalam memerangi peredaran narkotika dan menyelamatkan generasi bangsa Indonesia, khususnya terkait eksekusi mati gembong narkoba.

Sikap pemerintah Indonesia bersikap tegas mengeksekusi mati 5 WNA terpidana narkotika pada dini hari tadi menjadi isu internasional. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dalam memberantas narkotika.

Langkah Jaksa Agung Prasetyo mengeksekusi mati 6 terpidana gembong narkoba menjadi perbincangan dunia internasional. Di Indonesia sendiri, hukuman mati adalah konstitusional.

Pemerintah Indonesia bersikap tegas mengeksekusi ‎6 orang terpidana kasus narkotika di Nusakambangan dan Boyolali dini hari tadi. Diketahui 5 diantaranya adalah warga negara asing dan beberapa sempat melobi pemerintah Indonesia agar tak dihukum mati. Apa kata Jaksa Agung?

Genderang perang terhadap narkotika ditabuh kencang. Dari markas Jaksa Agung itu, Prasetyo menyatakan segera menyiapkan gelombang berikutnya untuk mengeksekusi mati para gembong narkoba.

Proses eksekusi 6 terpidana berlangsung lancar. Jaksa Agung Prasetyo menyatakan narkoba harus diperangi dan mengajak semua pihak mencegah peredaran barang haram tersebut.

Sebanyak enam pidana mati kasus narkoba telah dieksekusi dini hari tadi di Nusa Kambangan dan Boyolali. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo keenamnya disemayamkan dengan cara yang berbeda-beda.