"Ya itu tadi mungkin ada perbedaan persepsi, mereka menganggap kalau ada surat pengantar atau persetujuan rincian anggaran, itu yang tanda tangan yang tanggung jawab sendiri. Itu kan tanggung jawab rame-rame," ujar Rully Chairul Azwar.

KPK telah menerima hasil audit investigatif soal proyek Hambalang dari BPK. Mulai pekan depan, KPK akan memeriksa tersangka-tersangka kasus tersebut.

Di dalam hasil audit investigatif BPK yang telah diserahkan kepada DPR dan KPK tertera angka jumlah kerugian negara. Ternyata, angka Rp 463,6 miliar itu baru indikasi kerugian negara dalam proyek Hambalang.

Anggota komisi X dari Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo (EHP), turut disebut dalam laporan hasil audit investigasi BPK soal proyek Hambalang. Eko bersama 14 nama lain disebut memuluskan anggaran proyek. Apa tanggapan Eko?

Pada audit II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Hambalang, terdapat 15 inisial anggota DPR yang diduga memuluskan anggaran tak sesuai prosedur.

"Kebetulan peraturan perundangan-undangan untuk Desember 2012 dan selanjutnya BPK wajib merahasiakan hasil audit itu sesuai KIP pasal 3 ayat 1," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo.

BPK menepati janjinya menyerahkan audit Hambalang tahap II ke KPK pada pekan ini. Ketua BPK, Hadi Poernomo datang ke KPK untuk menyerahkannya kepada pimpinan KPK.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi tahap II proyek Hambalang ke DPR. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, menilai tindaklanjuti atas hasil audit itu tak perlu dilakukan oleh DPR.

Pada hasil audit tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proyek Hambalang, ada ada 15 orang anggota DPR yang diduga melakukan penyimpangan selama dua periode, memuluskan anggaran proyek Hambalang.

Proses tender pembangunan proyek Hambalang ditengarai tidak sesuai prosedur. Direktur operasional PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mohamad Noor mengaku telah gelontorkan Rp 80 miliar saat proses tender itu.