KPK mengisyaratkan tak menyetujui surat permohonan Kemendagri mengenai pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih. Namun KPK juga memiliki solusi agar tidak ada kekosongan pemerintahan di kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah itu.

KPK memberikan resistensi terhadap permohonan Kemendagri untuk melakukan pelantikan terhadap Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalteng. Lembaga antikorupsi ini kini terang-terangan menyatakan keberatan.

Niatan Kemendagri yang tetap akan melantik Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalteng dikritik KPK. Hambit sudah berstatus tersangka korupsi dan sebentar lagi akan disidang di Pengadilan Tipikor. 

Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih, segera dilantik di dalam Rutan KPK. Keluarga dari tersangka suap pengurusan sengketa Pilkada itu mengaku pasrah dengan keputusan Kemendagri.

KPK tegas menolak sikap Mendagri Gamawan Fauzi yang akan melantik Bupati Gunung Mas, Kalteng, Hambith Bintih yang sudah menjadi tersangka penyuapan kasus Akil Mochtar. 

KPK bergerak cepat dalam menangani perkara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, politisi Golkar itu langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan perdana. Penyidik sendiri punya alasan kuat kenapa langsung menahan Atut.

Tersangka kasus dugaan suap sengketa Pilkada di MK, Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambith Bintih bakal dilantik. Komisioner KPK Bambang Widjojanto menyayangkan proses pelantikan tersebut.

‎Beredar kabar ada penyidik KPK yang memiliki vila mewah di Puncak, Jabar, dan akhirnya dibongkar Satpol PP. KPK belakangan membantahnya. Mereka menyebut itu hanya gubuk saja. Apa iya?

Pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengepung KPK. Mereka mengaku berasal dari pendekar Banten. Ruas Jalan HR Rasuna Said, Kuningan di depan gedung KPK pun lumpuh.

Naga-naganya, Ratu Atut tak akan menghadiri pemanggilan KPK. Sakit mungkin akan menjadi alasan bagi tersangka korupsi kasus Pilkada Lebak dan Alkes Banten ini. Bagaimana langkah KPK?