Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya dana yang tidak jelas di Kemendiknas senilai Rp 2,3 triliun pada 2009. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengakui ada penyimpangan, namun belum tentu ada penyelewengan.

Mereka sudah muak dengan kekacauan yang ada di negeri ini. Mereka sudah lupa apa arti nasionalisme itu, dan hanya bekerja demi kelangsungan hidup masing-masing tanpa lagi mengharap janji kesejahteraan.

BPK mengapresiasi langkah Mendiknas M Nuh yang akan mengecek anggaran Rp 2,3 triliun yang tidak jelas penggunaannya. BPK meminta agar dalam pengelolaan dana Mendiknas mengontrol pejabat di tingkat eselon.

Urusan pengadaan tanah seluas 1,5 hektar untuk pembangunan sekolah bagi anak-anak TKI di Kinabalu, Malaysia, sudah beres. Pelaksanaan pembangunan sekolah tersebut diharapkan dapat segera dimulai bulan Februari mendatang.

Kemendiknas sudah mengklarifikasi langsung ke BPK terkait pembelian tanah 1,5 hektar untuk sekolah di Kibanabalu, Malaysia. Sebelumnya, BPK menganggap anggaran untuk pengadaan tanah tersebut sebagai dana liar di Kemendiknas.

BPK menemukan adanya dana yang tidak jelas di Kemendiknas senilai Rp 2,3 triliun pada 2009. Mendiknas Mohammad Nuh bertekad untuk menindaklanjuti laporan hasil audit itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menseriusi temuan dana tak jelas Rp 2,3 triliun dalam audit 2009. Bila tidak, dikhawatirkan akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak menggugat hasil temuan BPK ke PTUN di Samarinda. Gugatan ini terkait dengan hasil temuan BPK yang menduga adanya penyelewengan dalam proses penjualan saham PT KPC ke Pemkab Kutai Timur senilai Rp 576 miliar.

ICW dan KAKP serta beberapa orang tua murid mendatangi kantor BPK RI. Mereka meminta agar BPK melakukan audit investigatif dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

KPK hingga saat ini masih belum menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. KPK masih terus menyelidiki kasus yang menyedot uang negara Rp 6,7 triliun ini.