Teka-teki siapa yang akan ditunjuk Presiden SBY PLt sementara pimpinan KPK nampaknya masih menjadi misteri. Mensesneg Hatta Radjasa masih enggan mengungkap siapa pilihan SBY.

Presiden SBY sudah menandatangani Perpu Plt Pimpinan KPK. Perpu itu nantinya akan dibarengi dengan Keppres pengangkatan Pimpinan KPK sementara.

Meski belum diundangkan, Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nama-nama calon Plt Pimpinan Sementara KPK pun tengah dibahas.

Bagaimana sebenarnya 'nasib' Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Belum jelas. Namun Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membubuhkan tanda tangannya di payung hukum yang banyak mendapat penolakan itu.

Kabar bahwa Perpu Plt Pimpinan KPK telah terbit dibantah Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata. Meski telah siap, namun semuanya masih menunggu perintah langsung dari SBY.

"Proses itu saat ini belum terjadi. Jadi ngaco kalau Perpu-nya saja belum ditandatangani tapi sudah TLN/LN-nya," kata Sapta Murti, deputi Mensesneg Bidang Perundang-undangan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah membicarakan soal Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan semua pihak terkait. Perpu yang akan keluar sebelum SBY terbang ke Amerika Serikat itu pun sudah siap.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana untuk mengeluarkan Perpu Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini Perpu yang menjadi kontroversi itu telah siap alias rampung.

Meski belum dibuka, warga yang hendak bersilahturahmi dengan Presiden SBY sudah antre di Istana Negara. Mereka mulai berdatangan seusai sholat Id.

Berniat menjadi warga negara yang taat hukum, namun justru dihalang-halangi. Itulah yang dialami Wakil Dubes Indonesia untuk Thailand Jumantoro.