Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memiliki alasan kuat untuk terus mengawasi penanganan kasus Gayus Tambunan. Satgas mengaku mendapat perintah presiden untuk terus mengawal kasus Gayus.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan ada 4 alternatif yang dituangkan dalam draf RUU Keistimewaan DIY. Namun, ia masih merahasiakan alternatif itu.

Partai Demokrat meminta koalisi tidak mewacanakan pembubaran setgab koalisi. PD melihat tidak ada alasan konkret yang memungkinkan pembubaran Setgab koalisi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah lama mengajukan permohonan anggaran untuk gedung baru, namun selalu ditolak DPR. Ketua KPK baru Busyro Muqoddas siap mengupayakan hal itu.

Di tengah derasnya arus dukungan terhadap Busyro Muqoddas, ada satu pertanyaan yang menggelitik benak saya. Sampai kapan negara ini butuh KPK?

Hanya dalam hitungan hari kita sudah punya banyak pejabat baru. Kapolri baru, Jaksa Agung baru, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru. Mereka menggantikan pejabat yang bermasalah dan yang 'tidak dimasalahkan'.

Gayus maneh, dipateni wae wong ngunu kuwi (Gayus lagi, dibunuh saja orang itu). Ucapan tersebut dilontarkan oleh seorang bapak setengah baya di sebuah angkringan sewaktu melihat berita Gayus di sebuah televisi swasta.

Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri baru saja terpilih. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta mampu memainkan peran sebagai playmaker handal di antara mereka dalam menegakkan hukum.

Keserasian luar biasa antara Busyro Muqoddas, Timur Pradopo, dan Basrief Arief. Ketiganya adalah figur yang membawa semangat dan budaya baru: Muqoddas membawa budaya Timur yang Arief. Bahwa KKN bukanlah budaya dan nilai luhur bangsa Indonesia.

Anggota Satgas Anti Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa menilai tugas Jaksa Agung yang baru ditunjuk, Basrief Arief, sangat berat. Sebab, Basrief dituntut memulihkan citra kejaksaan, yang saat ini turun di mata masyarakat.