Rencana Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK seharusnya tidak boleh dilakukan.  Semua pimpinan KPK harus melewati pemilihan dengan standar yang ada.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun usulan ini masih menunggu persetujuan Presiden SBY.

10 Orang telah diajukan menjadi anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Pansel KPK masih menunggu surat keputusan (SK) dari Presiden SBY.

Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Djoko Suyanto untuk memilih ketua KPK yang baru terus berlangsung. ICW membeberkan sembilan alasan mereka mengapa menolak Pansel.

Pembentukan Pansel ketua KPK terus berlanjut. Ketua pembentukan Tim Pansel tersebut akan diketuai Menkopolhukam Djoko Suyanto.

ICW menolak pembentukan pansel ketua KPK menyusul telah lengsernya Tumpak Panggabean. ICW mengkhawatirkan seleksi itu hanya menjadi pintu masuk calon pesanan.

Penolakan atas pembentukan pansel pimpinan KPK bergema. Suara ini disampaikan para pegiat antikorupsi. Alasannya, pembentukan pansel justru dikhawatikan rentan masuknya orang titipan presiden dan DPR.

Meski Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terbentuk, Kementrian Hukum dan HAM sudah menyiapkan dua nama untuk diajukan menjadi pimpinan KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat mengkhawatirkan adanya pemborosan anggaran jika panitia seleksi komisioner KPK jadi dibentuk saat ini. Tidak hanya itu, pemilihan pimpinan KPK baru juga rawan orang 'titipan'.

Pemerintah akan membentuk pansel untuk mencari komisioner KPK baru. Namun, masa jabatan pimpinan KPK yang tinggal setahun lagi, membuat pembentukan pansel dirasa sia-sia. Terlebih anggaran yang diperlukan mencapai miliaran rupiah.