Berbagai peningkatan kinerja telah dicapai KPK sepanjang tahun 2013. Namun di balik beberapa keberhasilan itu KPK masih menyisakan pekerjaan yang belum terselesaikan, salah satunya menangkap Anggoro Widjojo.

KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen dan Bendahara umum Golkar, Idrus Marham dan Setya Novanto. Menurut ketua KPK, Abraham Samad, pemanggilan itu untuk mengklarifikasi beberapa hal.

KPK masih belum memutuskan untuk menahan Anas Urbaningrum. Namun lembaga antikorupsi ini akan lebih dulu melakukan upaya paksa lain terhadap tersangka kasus Hambalang itu.

Terdapat peningkatan penanganan kasus korupsi yang ditangani KPK tahun 2013. Peningkatannya cukup signifikan.

Langkah KPK mengirim rekomendasi pemberhentian sementara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah kepada Kemendagri dinilai sebagai tren politik pelumpuhan. Jika rekomendasi itu dikabulkan, Kemendagri melanggar undang-undang.

"Di pasal 30 UU LPS, kewenangannya 2 + 3 tahun, fungsinya pihak LPS menggaransi proses pengelolaan bank Mutiara," ujar wakil ketua KPK Bambang Widjojanto.

KPK tengah mengembangkan proses penyidikan kasus suap terhadap Kajari Praya, Subri. Penyidik masih mendalami sumber uang yang diberikan Lusita kepada Subri.

Posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten definitif aktif tinggal menghitung hari. Pasalnya, KPK akan segera mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian sementara Atut ke Kemendagri.

KPK menolak memberikan izin terhadap pelantikan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan mengusulkan agar pelantikan dilakukan hanya untuk wakil bupati. Gagasan itu didukung gubernur Kalteng Teras Narang.

KPK pernah memberikan izin pelantikan terhadap calon kepala daerah meski kala itu tengah berada dalam masa tahanan. Kini lembaga antikorupsi ini tak lagi memberikan izin. KPK sudah belajar dari kesalahan di masa lalu.