Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri rapat kerja pimpinan kementerian luar negeri yang juga dihadiri oleh dubes-dubes RI di seluruh dunia.

Duta Besar RI untuk Prancis, Kepangeranan Monaco dan Andora, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan, telah menyerahkan Surat-surat Kepercayaan kepada Kepala Negara Perancis, François Hollande. Acara penyerahan digelar di Istana Elysées, 29 Januari 2015.

Beredarnya informasi terkait kedatangan Presiden Korea Utara Kim Jong-un dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta dan Bandung April 2015 mendatang sampai di telingan Wagub Jabar Deddy Mizwar. Jika orang nomor satu di Korea Utara tersebut datang, ini kata Deddy.

Presiden Korea Utara Kim Jong Un disebut-sebut akan terbang ke Indonesia untuk menghadiri peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, Jawa Barat, pada April 2015 mendatang. Saat ditanya mengenai kepastian tersebut, Sekjen Kemenlu masih ragu-ragu memberikan komentar.

Presiden Joko Widodo dinilai oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie belum bisa tegas dalam menjalankan pemerintahan selama 100 hari pertama. Sementara itu, salah satu poin yang dipuji adalah kinerja Menteri Susi.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin melakukan silaturahmi kepada Wamenlu RI AM Fachri di sela-sela kunjungannya ke Jakarta. Pertemuan itu disebut sebagai dasar kuat terkait rencana persiapan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, hukuman mati yang dijatuhkan kepada warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, dalam kasus kepemilikan narkoba, tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyambut langsung 481 Warga Negara Indonesia di mana mayoritasnya adalah TKI bermasalah yang dipulangkan pemerintah dari Arab Saudi. Dari jumlah itu, 64 di antaranya masih berusia dibawah 12 tahun, bahkan 34 di antaranya adalah bayi berusia kurang dari 2 tahun.

"Mereka diamankan karena diduga tidak memiliki izin atau rekomendasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan," kata Kepala Sub Seksi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Cilacap, Aditya Perdana.

KPK mengevaluasi rencana aksi (renaksi) pembenahan tata kelola TKI. KPK berpendapat 65 persen rekomendasi KPK untuk pembenahan tata kelola TKI sudah dilaksanakan oleh pemerintah.