Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan saat ini Istana tengah mempelajari kemungkinan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus Bambang Widjojanto yang juga Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pernyataan kontroversial Menko Polhukam Tedjo Edy Purdjianto yang menyebut KPK 'membakar rakyat' dan pendukung KPK sebagai 'rakyat tidak jelas', dikritik banyak pihak. Tedjo dianggap membuat malu masyarakat.

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno menyebut pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Sosiolog Imam Prasodjo yang ikut mendukung KPK sejak awal balik mempertanyakan peranan dan sumbangsih Tedjo bagi negara.

Pegiat antikorupsi Denny Indrayana mendesak Bareskrim Polri mengeluarkan surat perintah penyidikan (SP3) terhadap kasus Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengkritik pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy terkait kisruh KPK-Polri. Menko Tedjo menyatakan rakyat yang mendukung KPK dan berkumpul di gedung KPK pada Jumat (23/1) lalu sebagai rakyat tidak jelas.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ikut beraksi di penggalangan dukungan #SaveKPK. Hadir pula mantan Wamen Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Serangan terhadap pimpinan KPK berlanjut dengan adanya laporan dugaan tindak pidana terhadap Wakil Ketua Adnan Pandu Praja. Pandu merespons santai laporan pencurian saham PT Desy Timber ke Bareskrim Mabes Polri.

Partai Gerindra mendukung usulan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yakni membuat Perppu Imunitas Pimpinan KPK. Menurut Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, Perppu itu bisa menjadi solusi yang cepat dan tepat.

Menurut penuturan para peserta aksi, Jokowi sempat melewati ratusan orang yang berorasi serta membagikan selebaran untuk menggalang dukungan bagi KPK ini. Sayangnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menoleh.

Aksi menanggapi konflik KPK dan Polri juga digelar di car free day (CFD) Kota Semarang, Jalan Pahlawan Semarang. Ratusan warga ikut meramaikan aksi yang digelar aktivis, mahasiswa, dan tokoh itu.