Para Komisioner KPK mengajak rakyat untuk terus menjaga lembaga itu dari upaya krimininalisasi. Menko Polhukam Tedjo Edhy pun menyebut pendukung KPK tidak mewakili rakyat Indonesia.

Komisi Pemberatasan Korupsi(KPK) terus mendapat serangan. Ada indikasi satu persatu pimpinan KPK dipreteli untuk melemahkan kinerja lembaga anti rasuah tersebut.

Proses penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri dinilai melanggar prosedur hukum dan HAM. Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti didesak untuk berani mencopot Kabareskrim Irjen Budi Waseso.

Anak kedua Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Izzat (20), menyaksikan saat ayahnya hendak diborgol penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (23/1) pagi kemarin. Menurut Bambang, Izzat sangat menikmati momentum itu.

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim oleh Kuasa Saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramlan. Mukhlis membantah keluarganya merupakan partisipan partai.

Penetapan dan penangkapan wakil ketua KPK sebagai tersangka kini berbuntut panjang. Selain mengarah terjadinya intrik antara KPK dan Polri, perdebatan yang terjadi antar lembaga justru menjadikan permasalahan semakin buram karena penuh kepentingan.

Ketua Umum DPP Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi mengkritik pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang menyebut KPK 'membakar rakyat'. Menurut Budi, Tedjo seharusnya memahami Nawa Cita, 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

"Kalau memang saksi-saksi sudah diperiksa dan bukti-bukti sudah ada, penangkapan Bambang Widjojanto itu tak ada artinya," ujar Bambang.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ahli saham PT Desy Timber, Mukhlis Ramlan terkait pemalsuan dokumen perusahaan hingga pencurian saham. Tidak hanya itu, Mukhlis juga akan melaporkan Adnan ke Komite Etik KPK.

Penetapan Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan pelaporan Adnan Pandu Praja dinilai memperkeruh suasana. Presiden Joko Widodo diharapkan turun tangan karena persoalan ini melebihi kasus Cicak vs Buaya.