detikFinance

Marie Akan Tinjau Ulang Kebijakan Tentang Tata Niaga

Menteri Perdagangan Marie Pangestu akan mereview kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan tata niaga.

Kamis, 21 Okt 2004 23:27 WIB

detikNews

Menhan Juwono Ingin Bangun TNI yang Profesional

Menhan Juwono Sudarsono ingin membangun TNI yang profesional. Selain itu, dephan menjajaki kerja sama militer dengan negara lain.

Kamis, 21 Okt 2004 22:00 WIB

detikNews

Status Pengganti Darurat Sipil di Aceh Disiapkan

Menko Polhumkam Widodo AS mengatakan status darurat sipil di NAD akan berakhir 18 November 2004. Alternatif penggantinya sedang dikaji.

Kamis, 21 Okt 2004 19:40 WIB

detikNews

Soal Mutasi, Mabes TNI Tunggu Revisi Wanjakti

Mabes TNI menunda pengumuman hasil Wanjakti berkaitan dengan mutasi beberapa posisi TNI. Alasannya, Mabes masih menunggu revisi.

Kamis, 21 Okt 2004 19:00 WIB

detikFinance

Aburizal Harapkan Pajak Bisa Diturunkan Hingga 25 Persen

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie mengharapkan pajak bisa diturunkan sampai 25 persen dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

Kamis, 21 Okt 2004 18:51 WIB

detikNews

Mendiknas Akan Minta Menkeu Revisi RAPBN

Mendiknas Bambang Sudibyo akan meminta menkeu untuk merevisi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2005 sehingga mencapai 10 persen.

Kamis, 21 Okt 2004 18:40 WIB

detikNews

Sertijab Menko Polkam Tertutup

Jabatan Menko Polkam diserahterimakan dari Hari Sabarno kepada Widodo AS. Sertijab berlangsung sederhana dan tertutup.

Kamis, 21 Okt 2004 18:24 WIB

detikNews

Mentan Prioritaskan Pencegahan Impor Produk Pertanian

Mentan Anton Aprianto akan memprioritaskan pencegahan impor produk pertanian ilegal yang menyebabkan harga produksi pertanian jatuh.

Kamis, 21 Okt 2004 18:20 WIB

detikFinance

Dibuka Kotak Pengaduan Guna Cegah BUMN Jadi Sapi Perah

Guna mencegah BUMN dijadikan sapi perahan seperti masa lalu Menneg BUMN Sugiharto memastikan akan membuat kotak pengaduan 5000.

Kamis, 21 Okt 2004 18:08 WIB

detikNews

Soal Penunjukan Sebagai Menteri, Hamid Enggan Berkomentar

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan penunjukan menteri hak prerogatif presiden. Dia tidak ingin berkomentar soal pengangkatannya.

Kamis, 21 Okt 2004 17:53 WIB