KPK tak mempersoalkan ketua KPK dipilih dari kalangan ekonomi mapan. Siapa pun yang akhirnya dipilih harus yang terbaik untuk pemberantasan korupsi

Calon Ketua KPK yang mesti berekonomi mapan diamini mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Namun yang utama tentu sang calon harus memiliki rekam jejak yang baik.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan pansel pimpinan KPK akan memprioritaskan kalangan ekonomi mapan untuk dijadikan calon ketua KPK. Atas pernyataan tersebut, anggota pansel Todung Mulya Lubis menyatakan persetujuannya.

ICW mengkritik kriteria calon Ketua KPK yang dilansir Menkum HAM Patrialis Akbar. Menurut ICW parameter soal kemapanan itu tidak masuk akal. Pelaku korupsi juga banyak dari kalangan mapan.

Proses seleksi Ketua KPK akan segera digelar. Pansel memprioritaskan untuk memilih calon dari kalangan ekonomi mapan. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan tidak tergiur untuk korupsi.

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas masuk menjadi anggota panitia seleksi (pansel) Pimpinan KPK. Erry tidak akan memilih calon jika yang dipilih hanya satu orang.

Pansel Pimpinan KPK resmi dibentuk Presiden SBY. Menkum HAM Patrialis Akbar menjadi ketua pansel, sementara mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menjadi anggota.

Presiden SBY telah menandatangani Keppres Nomor 6 Tahun 2010 tentang Panitia Seleksi (Pansel) anggota KPK. Pansel yang diketuai langsung oleh Menkum HAM Patrialis Akbar tersebut akan mulai bekerja pada Senin pekan depan.

Latar belakang calon anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK tidak perlu dipersoalkan. Yang penting, mereka tidak memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang buruk.

Kepastian pembentukan Pansel Pimpinan KPK masih belum jelas. Nama-nama yang akan dimasukkan dalam Pansel tersebut baru akan dibicarakan besok Selasa dengan Menkopolhukam.