Panitia seleksi pimpinan (Pansel) KPK mulai mengadakan rapat perdananya. Salah satu keputusan yang dimbil adalah Pansel akan memilih dua orang calon pimpinan KPK yang akan diajukan ke DPR. DRP Kemudian akan memilih salah satu orang sebagai pengganti Antasari Azhar.

Pernyataan Menkum HAM Patrialis Akbar yang memprioritaskan ekonomi mapan sebagai syarat calon pimpinan KPK, menuai kritik. Syarat mapan dinilai terlalu klise untuk jabatan pimpinan KPK.

Panitia Seleksi (Pansel) KPK hanya akan memilih satu orang saja untuk melengkapi empat pimpinan KPK yang ada. Keputusan memilih hanya satu orang saja sudah sesuai arahan dari DPR.

Pansel Pimpinan KPK segera membuka pendaftaran calon-calon yang berminat menjadi pimpinan KPK. Menkum HAM Patrialis Akbar yang juga menjabat ketua Pansel berharap pendaftar calon pimpinan KPK bukan orang yang sekedar mencari pekerjaan.

Syarat mapan bagi calon ketua KPK sah-sah saja. Namun yang terpenting dan perlu diwaspadai, jangan sampai orang yang mapan itu mempunyai kepentingan di KPK, utamanya untuk bisnisnya.

KPK tak mempersoalkan ketua KPK dipilih dari kalangan ekonomi mapan. Siapa pun yang akhirnya dipilih harus yang terbaik untuk pemberantasan korupsi

Calon Ketua KPK yang mesti berekonomi mapan diamini mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Namun yang utama tentu sang calon harus memiliki rekam jejak yang baik.

Menkum HAM Patrialis Akbar mengatakan pansel pimpinan KPK akan memprioritaskan kalangan ekonomi mapan untuk dijadikan calon ketua KPK. Atas pernyataan tersebut, anggota pansel Todung Mulya Lubis menyatakan persetujuannya.

ICW mengkritik kriteria calon Ketua KPK yang dilansir Menkum HAM Patrialis Akbar. Menurut ICW parameter soal kemapanan itu tidak masuk akal. Pelaku korupsi juga banyak dari kalangan mapan.

Proses seleksi Ketua KPK akan segera digelar. Pansel memprioritaskan untuk memilih calon dari kalangan ekonomi mapan. Hal ini dilakukan agar yang bersangkutan tidak tergiur untuk korupsi.