Sekretaris MA Nurhadi terus didesak segera melaporkan kekayaan ke KPK. Didi Irawadi Syamsuddin meminta Nurhadi memberikan contoh yang baik sebagai seorang penyelenggaran negara.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi belum juga melaporkan kekayaannya. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika meminta Nurhadi menaati aturan yang berlaku dengan segera melaporkan kekayaannya ke KPK.

DPR mengalokasikan dana APBN-P 2012 bagi MA sebesar Rp 405 miliar untuk kesejahteraan hakim di tahun 2012. Tetapi hingga menjelang penghujung tahun, penghasilan yang diterima para hakim tidak ada perubahan signifikan.

Juru bicara MA Djoko Sarwoko menyatakan Sekretaris MA Nurhadi akan melaporkan harta kekayaan ke KPK pada Selasa kemarin. Namun sampai jam kerja berakhir Nurhadi tak juga datang melapor.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali mempersilakan jika Badan Pemeriksa Keuangan hendak mengaudit anggaran lembaga yang dipimpinnya. Sikap ini sejalan dengan permintaan Hakim Agung Gayus Lumbuun –yang menimbulkan keributan dengan Sekretaris MA dan pimpinan MA beberapa waktu lalu.

Djoko Sarwoko menyatakan Sekretaris MA Nurhadi akan melaporkan harta kekayannya ke KPK hari Selasa ini. Namun sampai jam kerja berakhir Nurhadi tak juga datang melapor.

Djoko Sarwoko menyatakan seperangkat meja kerja Sekretaris MA senilai Rp 1 miliar dibeli dari kocek pribadi Nurhadi. Tapi Ketua MA Hatta Ali mengaku tidak mengetahui soal meja tersebut.

Ketua MA mengaku tidak mengetahui bahwa Sekretaris MA Nurhadi belum melaporkan harta kekayaan ke KPK. Yang pasti, menurut Hatta, LHKPN merupakan kewajiban setiap pejabat negara.

Sekretaris MA Nurhadi akan melaporkan kekayannya ke KPK esok hari. Hal ini dipastikan oleh juru bicara MA yang juga Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus Djoko Sarwoko.

Sekretaris MA Nurhadi sempat mengajukan penambahan anggaran Rp 500 miliar kepada DPR untuk periode belanja 2012. Namun DPR hanya mengabulkan Rp 405,1 miliar. Buat apa saja alokasi itu?