Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan akan mencermati laporan BPK yang menyebutkan adanya nama 15 anggota DPR dalam audit proyek Hambalang. Jika memang ada pelangaran, maka BK bisa memberi sanksi etik kepada mereka.

Nazaruddin mengklaim 15 anggota DPR yang masuk dalam laporan audit Hambalang memang sudah dia prediksi. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu siap memberikan data kepada KPK terkait keterlibatan para anggota dewan itu.

Audit BPK soal Hambalang mengungkap sejumlah data. Antara lain soal uang Rp 600 juta untuk Andi Mallarangeng untuk pemenangan Kongres Demokrat dan permintaan fee 15 persen dari Choel.

Badan Kehormatan (BK) DPR telah mendengar soal adanya 15 nama anggota komisi X yang disebut dalam laporan hasil invenstigasi II BPK atas proyek Hambalang. BK segera menindaklanjuti ada tidaknya unsur keterlibatan itu.

Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan kasus dugaan pidana dan penyalahgunaan wewenang anggota dewan yang terlibat kasus Proyek Hambalang ke KPK.

Ketua DPR RI Marzuki Alie mengakui dari hasil pemeriksaan audit BPK, ada diantara 15 nama anggota DPR yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenangnya di Proyek Hambalang. 

Anggota Fraksi PKS Ahmad Zulfakar turut disebut dalam laporan hasil audit investigatif tahap II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang. Ahmad membantah ikut menandatangani proyek Hambalang. 

KUAK meminta BPK memperjelas tujuan penyerahan hasil audit Hambalang, apakah perlu dikirimkan ke DPR atau tidak. Tindakan BPK yang mengirimkan laporan hasil audit tersebut ke DPR dinilai koalisi tidak tepat sasaran.

BPK mengeluarkan hasil audit investigasi Hambalang tahap II ke ketua DPR. Tindakan tersebut dirasa keliru oleh KUAK. Sebab DPR bisa saja menjadikan laporan tersebut sebagai komoditas pemilu.

Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara mempertanyakan transparansi laporan audit investigasi proyek Hambalang. Koalisi menilai penyerahan hasil audit Hambalang ke DPR merupakan tindakan keliru.