Kepala Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengunjungi keluarga korban Anak Buah Kapal (ABK) yang hilang di di Kepulauan Falkland, Inggris Raya, sekitar Samudera Atlantik pada 26 Februari lalu.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid sadar lembaga yang dipimpinnya memiliki sejumlah titik yang berpotensi terjadinya korupsi. Tidak ingin kecolongan, Nusron pun mengandeng sejumlah lembaga dan kementerian untuk bisa cegah korupsi.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid meminta agar masyarakat selalu waspada kalau ada orang yang datang ke desa menawarkan agar anak mereka bekerja menjadi TKI ke luar negeri. Harus dicek terlebih dulu kejelasan identitas dan asal perusahaan.

Kunjungan BNP2TKI ke Lampung Timur sendiri secara khusus mengampanyekan migrasi aman dan anti perdagangan manusia. 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid kembali mengingatkan PPTKIS untuk tidak melibatkan calo dalam merekrut calon TKI.

BNP2TKI menggandeng SMK berbasis Pesantren untuk meningkatkan pengiriman tenaga kerja skill ke luar negeri. Hal itu untuk mengantisipasi moratorium pengiriman Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke luar negeri.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengungkapkan, ada 229 TKI di berbagai negara yang terancam hukuman mati. Pemerintah masih terus mengupayakan agar para TKI itu bisa mendapat pengampunan.

TNI dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membangun sinergi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Sinergitas ini di antaranya dengan memberi pelatihan bagi 120 anggota Banser di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 23 Februari 2015.

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid menilai keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan calon kapolri dan penyelamatan KPK sudah berdasarkan pertimbangan matang dan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa.

BNP2TKI secara kelembagaan kooperatif dan mendukung pihak berwajib mengungkap persoalan hukum dugaan penggelapan uang Negara sebesar Rp 2,5 miliar oleh Mantan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Bali berinisial IWP.