Kabar mengejutkan datang dari Kementrian Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menyatakan Politikus Demokrat M Nasir telah dicekal.

Wakil Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie menjamin pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat akan berlangsung lancar. Marzuki menjamin Rakornas tak akan disulap menjadi Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menggusur Ketua Umum Anas Urbaningrum.

Mindo Rosalina Manulang diminta mengungkap sejumlah nama yang menerima aliran dana terkait proyek wisma atlet di Palembang. Bahkan DPR pun disebut mendapatkan jatah sebesar 5 persen.

Staf Keuangan Nazaruddin, Yulianis pernah mencoba keluar dari perusahaan namun batal karena mendapat ancaman. Malahan, Yulianis juga pernah diangkat menjadi Direktur Utama di perusahaan Executive Money Changer milik Nazaruddin, tanpa sepengetahuannya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa tak percaya jika ada orang partai politik yang masuk ke dalam BUMN. Sebab dalam UU, orang parpol tidak boleh masuk ke dalam BUMN.

Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bertemu dengan SBY. Belum diketahui agenda pertemuan Anas dan sang Ketua Dewan Pembina PD.

Muhammad Nazaruddin menuding Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah menerima aliran dana pengadaan baju pemilu. Hal tersebut langsung dibantah Chandra.

Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menepis tudingan Nazaruddin terkait deal tertentu dengan Pimpinan KPK Chandra M Hamzah. Tidak pernah ada deal khusus.

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum membantah 'nyanyian' mantan Bendahara Umumnya M Nazaruddin yang menyerang dirinya disetir pihak lain. Hal ini diamini Wesekjen PD Saan Mustopa.

Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah pernyataan M Nazaruddin bahwa lembaga yang ia pimpin takkan memeriksa Anas. Menurutnya, bila ada bukti, KPK siap memeriksa Anas.