Belum diketahui pasti alasan menghilangnya ayat soal tembakau dalam UU Kesehatan. Polisi didesak melakukan pengusutan bila ada indikasi kesengajaan dalam korupsi ayat tersebut.

Hilangnya ayat mengenai tembakau di UU Kesehatan terjadi pada masa jabatan DPR lalu. Mensesneg Hatta Rajasa meminta Agung Lasksono, Ketua DPR periode lalu, untuk mengecek kasus tersebut.

Kasus hilangnya ayat mengenai tembakau dalam UU Kesehatan ternyata bukan kali pertama terjadi dalam alur penyampaian UU dari DPR ke presiden. Setneg pernah beberapa kali menemukan dokumen UU yang tidak sesuai dengan pengesahan di rapat paripurna DPR.

Dua calon anggota BPK yang batal dipilih DPR yaitu Gunawan Sidauruk dan Dharma Bhakti akan terus menempuh jalur hukum, meski Presiden SBY telah menandatangani Keppres penetapan 7 anggota BPK.

Sekretariat Negara telah mengembalikan kembali draf UU Kesehatan ke DPR. Setneg meminta DPR untuk mencantumkan kembali ayat tentang tembakau yang telah raib, sesuai dengan rapat paripurna pengesahan UU tersebut.

Menyusul terbitnya keppres pemberhentian tetap Antasari Azar selaku Ketua KPK, maka proses seleksi pimpinan baru KPK segera digelar. Tahap  pertama adalah pembentukan panitia seleksi guna keperluan rekrutmen calon pimpinan KPK.

Sekjen DPR Nining Indra Saleh bersikukuh tidak ada pihak yang patut dipersalahakan dalam kasus menghilangnya ayat mengenai tembakau dalam UU Kesehatan.

Presiden SBY akhirnya menandatangani Keppres penetapan 7 anggota BPK yang telah disahkan oleh paripurna DPR RI, meskipun 2 calon anggota yang sebelumnya terpilih kini sedang mengajukan upaya hukum.

Mantan Sekretaris Jenderal DPR RI Faisal Jamal mengungkapkan bahwa perapian draf sebuah UU yang telah disahkan ada di tangan Setjen DPR. Setelah UU rapi, dikirimkan ke Sekretariat Negara untuk dimasukkan lembaran negara.

Jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) sebaiknya dihilangkan dalam susunan kabinet mendatang. Pos setingkat menteri ini dinilai tidak efektif karena tidak langsung bekerja dalam unsur pemerintah.