Munculnya situs porno di layar informasi DPR menuai sejumlah spekulasi negatif terhadap akses internet di DPR. Ternyata, memang tidak ada pembatasan akses internet untuk anggota DPR untuk situs apapun.

Rencana pembangunan rumah aspirasi DPR masih menjadi pro kontra di antara para wakil rakyat sendiri. Sebagian anggota DPR menilai rumah aspirasi tidak perlu dibangun dengan dana tersendiri, cukup dengan memaksimalkan kantor perwakilan parpol di daerah.

Kapolri diminta mengklarifikasi pengakuan Gayus terkait adanya rekayasa untuk menutup kasus Gayus. Sebab, banyak pihak menilai rekayasa kasus seperti ini sudah lazim di kepolisian.

Usulan pembuatan rumah aspirasi senilai total Rp 112 miliar untuk anggota DPR terus dikritik. Usulan itu dinilai sebagai bukti anggota DPR kerjanya hanya mencari uang.

Gedung DPR yang biasanya rame berseliweran anggota, sejak Senin kemarin benar-benar sepi. Sebab saat ini 560 politisi Senayan sedang dalam masa reses alias masa kunjungan kerja ke daerah.

Aksi seorang pria bernama Hendri asal Ogan Ilir yang berteriak histeris di Gedung DPR dinilai salah alamat. Hendri sebaiknya melaporkan kasus korupsi ke Polisi, Kejaksaan, dan KPK.

Sampai penutupan Masa Sidang ke-4 realisasinya DPR baru dapat menyelesaikan 5 (lima) RUU. Itu pun bukan berasal dari Prolegnas 2010 (atau RUU yang berasal dari kumulatif). Artinya DPR belum menyelesaikan satu pun RUU yang ditargetkan dalam Prolegnas. Memprihatinkan.

Wakil ketua umum Partai Demokrat Max Sopacua membenarkan jika ketua FPD DPR sudah ditentukan SBY. Namun, dia tidak mau mengungkapkan siapa namanya karena masih menjadi kewenangan ketua dewan pembina partai itu.

Siaran infotainment di televisi masih menjadi pro dan kontra. Di tengah pro-kontra ini, ANTV menghapus siaran infotainment miliknya, Espresso.

Badan Kehormatan (BK) DPR cepat tanggap memproses kebiasan membolos sejumlah anggota DPR. Segera setelah berakhirnya masa reses, masalah absensi itu akan menjadi bahasan mereka.