Perbedaan keterangan antara KPK dan Komisi X DPR mengenai nama-nama yang tercantum dalam audit tahap II proyek Hambalang muncul. Komisi X bersikukuh, tak ada inisial nama disebutkan di audit Hambalang. 

Ada dua hasil audit proyek Hambalang tahap II yang beredar. Namun BPK menegaskan hanya ada satu laporan resmi. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan hasil audit tahap II proyek Hambalang ke DPR. Namun kini muncul kontroversi. Ada dua versi audit Hambalang. 

Komisi X DPR muncul dengan pengakuan mengejutkan. Data audit BPK soal Hambalang yang mereka pegang tak ada inisial nama wakil rakyat yang terlibat. Klaim Komisi X DPR itu berbeda dengan yang dimiliki KPK. 

KPK telah mendapatkan hasil audit BPK tahap dua mengenai proyek Hambalang. Lembaga antikorupsi ini langsung akan bergerak mengkonfirmasi mengenai adanya 18 nama yang disebut berperan dalam penyelewengan proyek.

Hari ini Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Jero Wacik melakukan rapat evaluasi kinerja SKK Migas pasca penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK. Apa hasil rapatnya?

Pimpinan Komisi X DPR telah mendapatkan salinan hasil audit BPK soal kasus Hambalang. Pimpinan Komisi X tak melihat ada inisial 15 anggota DPR di dalam salinan yang diperoleh. Mereka pun meminta rapat konsultasi dengan pimpinan DPR.

Komisi X DPR mengadakan jumpa pers perihal keterlibatan 15 nama anggotanya pada kasus proyek Hambalang. Komisi X menyatakan laporan resmi BPK tidak menyebutkan 15 inisial nama yang telah ramai diberitakan itu.

Anggota DPR dari PAN Eko Hendro Purnomo atau biasa dipanggil Eko 'Patrio' siap dipanggil KPK guna dimintai ketrrangan terkait hasil audit BPK terkait proyek Hambalang.

Badan Kehormatan (BK) DPR menyatakan akan mencermati laporan BPK yang menyebutkan adanya nama 15 anggota DPR dalam audit proyek Hambalang. Jika memang ada pelangaran, maka BK bisa memberi sanksi etik kepada mereka.