Kisruh antara Polri dan majalah Tempo edisi ‘Rekening Gendut Polri’ dinilai sangat memprihatikan. Tindakan Polri yang hendak menggugat majalah Tempo sebenarnya malah menunjukkan bahwa, institusi ini memang banyak memiliki persoalan.

Sebanyak 30 orang dari Solidaritas Wartawan Bandung (SWB) menggelar aksi kprihatinan di Mapolrestabes Bandung, Rabu (7/7/2010) atas kejadian pelemparan bom molotov di Kantor Tempo Jakarta. Mereka mendesak polisi untuk segera mencari pelaku.

Pelemparan bom molotov di kantor Majalah Tempo, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, dinilai akan mengancam kebebasan pers. Karena itu pelaku harus ditangkap dan dihukum berat agar jera.

Pelemparan bom molotov di kantor Majalah Tempo dinilai adalah tindakan anarkis dan tidak beradab. Polisi dituntut segera menangkap otak dibalik aksi pelemparan bom itu.

Dewan Pers mengutuk insiden pelemparan bom molotov ke kantor majalah Tempo di Jl Proklamasi, Jakarta Pusat. Meski Polri sedang berselisih dengan Tempo, Dewan Pers berharap Polri proporsional dalam mengusut kasus bom molotov tersebut.

Kecaman atas pelemparan molotov pada kantor Tempo terus mengalir. Salah satunya dari praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Dia menilai serangan molotov itu bagian intimidasi pada pemberitaan atas pengungkapan kasus korupsi.

AJI mengecam keras tindakan pelemparan bom molotov ke kantor Majalah Tempo. Belum diketahui motif penyerangan, namun bila terkait berita, hal itu merupakan bentuk intimidasi.

Dewan Pers menggelar rapat pleno terkait kasus cover celengan babi Majalah Tempo yang membuat Polri merasa dirugikan. Ketua Dewan Pers Bagir Manan berharap masalah itu tidak dibawa ke ranah hukum.

HMI menilai ancaman Polri terhadap Majalah Tempo karena publikasi 'Rekening Gendut Perwira Polri' adalah bentuk arogansi. Apa yang diungkapkan Majalah Tempo hanyalah sedikit kegundahan masyarakat sipil.

Ancaman gugatan Mabes Polri kepada Tempo terkait cover majalah bergambar celengan babi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi kepada pers. Tindakan Polri ini justru malah mengembalikan kebencian publik atas Polri.