detikNews

Anggota dari Golkar Masih Rangkap Jabatan, ini Kata Pimpinan MKD

Pimpinan MKD tak permasalahkan anggota F-Golkar yang rangkap jabatan di MKD, kenapa?

Senin, 30 Nov 2015 20:10 WIB

detikNews

Masih Rangkap Jabatan, Anggota MKD dari Golkar: Itu Urusan Fraksi

Tiga anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) masih rangkap jabatan di alat kelengkapan dewan (AKD) sebelumnya.

Senin, 30 Nov 2015 17:28 WIB

detikNews

Kolega Novanto di MKD Rangkap Jabatan, ini Langkah Fraksi Golkar

Wakil Ketua MKD dari Golkar Kahar Muzakir juga masih tercatat di Banggar DPR. Padahal, anggota DPR dilarang rangkap jabatan di AKD.

Senin, 30 Nov 2015 16:16 WIB

detikNews

Rangkap Jabatan, Pelantikan Kolega Novanto Jadi Pimpinan MKD Sah?

3 Anggota Fraksi Golkar sudah mulai beraktivitas di MKD setelah perombakan yang dilakukan fraksi di tengah kasus Setya Novanto.

Senin, 30 Nov 2015 15:15 WIB

detikNews

Kolega Novanto yang Jadi Pimpinan MKD Rangkap Jabatan di Banggar DPR

Larangan rangkap jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR tertuang dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pasal 76 ayat (6).

Senin, 30 Nov 2015 15:12 WIB

detikNews

Luhut Pandjaitan: Pemerintah Kawal Revisi UU KPK Soal SP3 dan Penyadapan

Baleg DPR kini mengebut pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah mengaku mengawal 4 poin penting.

Senin, 30 Nov 2015 13:38 WIB

detikNews

Johan Budi Sempat Terkejut Dengar Revisi UU KPK Masuk Prolegnas 2015

Sebab pemerintah sebelumnya menyatakan penundaan revisi UU KPK dan tidak melakukan pembahasan pada tahun ini.

Senin, 30 Nov 2015 13:18 WIB

detikNews

DPR Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Soroti Soal SP3 dan Penyidik Independen

Revisi UU KPK yang sudah disepakati ditunda oleh pemerintah dan DPR, kini bangkit lagi dan diserahkan ke DPR.

Senin, 30 Nov 2015 10:14 WIB

detikNews

RUU KPK Dikebut DPR, Mensesneg: Sikap Pemerintah Jelas, Ingin KPK Tetap Kuat

Revisi UU KPK dikebut pembahasannya di DPR. Pemerintah menegaskan ingin mempertahankan posisi KPK tanpa ada kewenangan yang dikebiri.

Minggu, 29 Nov 2015 09:38 WIB

detikNews

Revisi UU KPK, PDIP: Revisi Godok Penyadapan, SP3 dan Dewan Kehormatan

Revisi UU dilakukan terhadap penyadapan, surat perintah penghentian penyidikan (SP3), termasuk usulan pembentukan Dewan Kehormatan.

Minggu, 29 Nov 2015 06:59 WIB