Jaksa Urip Tri Gunawan yang menangani kasus BLBI tertangkap tangan KPK karena diduga menerima suap US$ 660 ribu. Kejagung pun didesak untuk mempertimbangkan kembali penghentian pidana kasus BLBI.

Bantahan dikeluarkan Jaksa Urip Tri Gunawan terkait penangkapan yang dilakukan KPK atas dirinya. Pria yang akrab disapa Urip ini, mengaku sedang merintis bisnis jual beli permata.

Jaksa Urip Tri Gunawan (UTG) boleh membantah. Tapi pihak KPK menengarai bahwa uang senilai US$ 660 ribu atau Rp 6 miliar ini terkait kasus BLBI yang ditanganinya.

Jaksa UTG atau yang bernama lengkap Urip Tri Gunawan menolak mentah-mentah kalau dirinya menerima suap. Dia mengaku sedang menjual permata.

Pemeriksaan intensif terus dilakukan penyidik KPK atas jaksa UTG. Selain itu, 2 orang lainnya sang pemberi uang senilai US$ 660 ribu yakni wanita berinisial AS, dan seorang pria lainnya juga ikut diperiksa.

Pengusutan BLBI dihentikan. Tak ayal hal ini pun mengundang pertanyaan akan eksistensi lembaga hukum pemberantas korupsi. Salah satunya menyasar ke KPK.

Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi menuding bahwa penghentian kasus BLBI membuktikan bahwa hukum kalah menghadapi 'uang besar'.

Kasus BLBI I dan II dihentikan oleh Kejagung. Kejagung diminta untuk menjelaskan hal ini kepada DPR karena sudah menjadi kasus politik.

Meski kasus dugaan korupsi BLBI I dan II dihentikan Kejagung, Ketua FPBR DPR Bursah Zarnubi berharap interpelasi jalan terus.

Menkeu Sri Mulyani belum mendapat laporan dari kejaksaan soal pelimpahan kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) dari Kejaksaan Agung.