Pelatih Porto Andre Villas-Boaz hampir dipastikan akan bergabung dengan Chelsea sebagai manajer menggantikan Carlo Ancelotti.

Menlu RI Marty Natalegawa menuduh pemerintah Arab Saudi mengingkari kesepakatan soal peradilan Ruyati, tenaga kerja yang dieksekusi mati akhir pekan lalu.

Eksekusi mati yang diterima Ruyati menjadi sebuah kenyataan pahit. Pemerintah diminta memperbaiki sistem perekrutan supaya eksekusi mati tidak kembali terulang. Pihak swasta perekrut TKI juga diminta membekali calon TKI dengan bahasa dan ketrampilan yang baik.

Peristiwa eksekusi mati sempat menimpa TKW Siti Zaenab 12 tahun lalu. Beruntung Zaenab, hukuman pancung dianulir langsung oleh Raja Arab Saudi karena mendapat telepon langsung dari Presiden RI saat itu, Abdurahman Wahid.

Seluruh negara yang tergabung konferensi Jenewa pernah sepakat mengedepankan komunikasi jika ada salah satu warganya yang berurusan dengan hukum. Namun untuk kasus pemancungan TKW Ruyati, hal ini tidak diindahkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Apabila pemerintah terus-menerus membiarkan barang-barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, lama-lama supir taksi pun bisa-bisa berasal dari luar negeri.

Malam nanti sekitar 1.000 orang akan menggelar tahlilan bersama di depan Istana Merdeka untuk mendoakan Ruyati, TKW yang dipancung di Arab Saudi. Sementara Presiden SBY saat ini tidak berada di Istana.

Hukuman mati terhadap TKW asal Indonesia, Ruyati, menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia. Agar tidak lagi terjadi kasus-kasus serupa, ke depan pengetatan terhadap perusahaan pengiriman TKI ke luar negeri mutlak diperlukan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso simpati atas nasib yang menimpa TKW Ruyati yang dipancung oleh pemerintah Arab Saudi. Priyo mengusulkan agar orang Arab Saudi yang kawin kontrak di Indonesia ditangkap dan dipermalukan.

Pemancungan Ruyati binti Satubi di Arab Saudi menimbulkan pertanyaan soal perlindungan HAM para TKW di luar negeri. Untuk itu, Komisi lll DPR akan melakukan kunjungan ke Kemenakertrans, Kemenlu dan BNP2TKI untuk mempertanyakan mekanisme perlindungan HAM oleh instansi tersebut.