Beberapa fraksi di DPR mendukung Pilkada oleh DPRD dengan alasan merebaknya korupsi dan konflik di daerah. Namun alasan tersebut dibantah dengan alasan akar masalah bukan pada pelaksaan Pilkada namun kepada parpol itu sendiri.

Partai Demokrat (PD) mendukung pemilihan langsung kepala daerah dengan memberikan beberapa persyaratan. Sikap yang diambil PD disebut sebagai sikap yang rasional

Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid berpendapat, pemerintah seharusnya tidak ragu-ragu dalam mengambil kebijakan realokasi subsidi BM ke sektor lain. Dia menilai, pemberian subsidi yang berlebihan malah tidak baik.

Salah seorang yang dekat dengan Wapres terpilih Jusuf Kalla menyatakan masih tersisa satu kursi lagi yang kemungkinan akan diisi oleh kader partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendorong revisi UU Pilkada dengan tujuan mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. GP Ansor menentang dorongan Koalisi Merah Putih.

Calon Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono kini berubah sikap dari semula mendukung Munas pemilihan Ketum digelar 2014 menjadi menyetujui pelaksanaan tahun 2015.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta memperluas akses Penjaminan Kredit bagi pelaku usaha kecil dan mikro selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Tidak ada vacuum of power‎. Itu karena Nusron nggak baca Surat Keputusan (SK) pengangkatannya, dan Nusron nggak baca keputusan Munas 2009. Dia nggak pernah datang rapat juga sih," kata Wasekjen Golkar Lalu Mara Satriawangsa

Kader Golkar Nusron Wahid mengatakan pada 8 Oktober 2014 nanti kepemimpinan Golkar alam masuk dalam masa vacuum of power. Pasca 8 Oktober mandat Golkar dikembalikan pada kantor DPD I dan DPD II Golkar.

Dua caleg terpilih yang dijegal DPP Partai Golkar, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang tengah memperjuangan nasibnya dengan menempuh jalur hukum.