Ketua BPK Hadi Purnomo menemui Gubernur Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI Jakarta. Hadi menyampaikan sebuah imbauan yang langsung direspons positif oleh Jokowi.

BPK telah menyerahkan hasil final audit Hambalang tahap II. Data tersebut juga akan digunakan untuk mempercepat penyidikan kasus Anas Urbaningrum, yang menjadi tersangka penerimaan suap.

KPK telah mengantongi data kerugian negara dari BPK mengenai proyek Hambalang. Lembaga antikorupsi tersebut segera memanggil dan menahan tersangka eks Menpora Andi Mallarangeng.

BPK resmi mengumumkan kerugian final proyek Hambalang. Jumlahnya Rp 463,6 miliar sama seperti jumlah kerugian negara indikatif dalam audit tahap II.

Ketua BPK Hadi Purnomo mendatangi kantor KPK. Hadi datang terkait kerugian negara proyek Hambalang.

KPK mengusut 18 nama yang tercantum dalam audit BPK. Termasuk di dalamnya dugaan belasan anggota DPR yang memuluskan anggaran proyek Hambalang. 

Hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit BPK tahap II terhadap proyek Hambalang masih menjadi tanda tanya. KontraS menduga ada sponsor politik di balik hilangnya nama-nama tersebut.

Tak ada sama sekali muncul nama anggota DPR RI di audit proyek Hambalang dari BPK tahap II. Koalisi Masyarakat Anti Korupsi menilai BPK telah terkontaminasi kekuatan politik saat menghilangkan belasan nama anggota DPR yang sebelumnya tertera.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan hilangnya 15 nama anggota DPR dalam audit BPK tahap II terhadap proyek Hambalang ke KontraS. Pelaporan dilakukan karena diduga hilangnya nama-nama tersebut karena ada intervensi.

Dokumen audit II proyek Hambalang telah diserahkan ke KPK. Namun ternyata itu belum membuat adanya progres signifikan penyidikan kasus Hambalang oleh lemabaga antikorupsi itu. Kenapa?