Dari hasil penyisiran tim independen yang digunakan Ketua DPRD DKI Prasetio Marsudi, ditemukan adanya anggaran Pemprov DKI yang tak memiliki nomenklatur.
Prasetio mengerahkan tim khusus guna menyisir anggaran siluman di KUA-PPAS Pemprov DKI. Prasetio juga aktif berkomunikasi dengan Ahok membahas temuan 'siluman'.
Bila APBD telat disahkan, maka gubernur/wagub DKI juga pimpinan DPRD harus siap-siap menarik nafas. Ada sanksi penyetopan sementara gaji yang kini mengintai.
Wagub DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap DPRD bisa membahas dalam tempo sesingkat-singkatnya tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok dan Djarot menyisir 'anggaran siluman' dari rencana anggaran 2016. Anggaran itu sebesar Rp 1,47 triliun.