Mabes Polri menghormati langkah kejaksaan dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pengentian Penuntutan (SKPP kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Polri mengaku sudah melakukan langkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pimpinan Komisi III DPR menilai janggal pilihan Kejaksaan Agung yang memilih SKPP dalam menghentikan kasus Bibit dan Chandra. Harusnya, dalam perspektif hukum yang benar, Jaksa Agung menggunakan deponering, bukan SKPP.

Wakil Ketua nonaktif KPK Bibit Samad Rianto beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Pada pelimpahan tahap dua ini, empat orang penyidik akan mengawal Bibit ke Kejari.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas Bibit Samad Rianto telah lengkap (P21). Untuk itu penyidik Mabes Polri merencanakan akan melimpahkan berkas tahap dua hari ini ke Kejari Jakarta Selatan.

Berkas Wakil Ketua KPK nonaktif Bibit Samad Rianto telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Tugas Kepolisian pun dianggap sudah selesai.

Ari Muladi, tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap Anggoro Widjaja mendatangi mabes Polri. Dia meminta kasusnya dihentikan.

Berkas pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto sudah P21. Sebagimana Chandra Hamzah, Bibit dan berkas tahap II akan menyusul dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

SBY jelas-jelas meminta agar persoalan Bibit-Chandra tidak sampai dibawa ke pengadilan. Namun yang terjadi, Kejagung justru mengulur-ngulur waktu. Apa yang ditunjukkan Kejagung dinilai sedang mempertaruhkan kewibawaan Presiden.

Menyusul berkas penyidikan kasusnya yang dinyatakan lengkap (P21), Chandra M Hamzah akan diserahkan Polri ke Kejaksaan hari ini. Sebelum bertolak ke Kejaksaan, Chandra akan ke Mabes Polri dahulu.

Menyusul berkas penyidikan kasusnya yang dinyatakan lengkap, Chandra M Hamzah akan diserahkan Polri ke Kejaksaan. Chandra sudah menerima surat pemanggilannya.