Misi pemerintah meloloskan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebagai produk ramah lingkungan di KTT APEC kembali tertunda, mengulang kegagalan pada KTT sebelumnya.

Bagi pemerintahan sekarang, banyak pengalaman yang bisa diambil dari Frans Seda. Salah satunya adalah soal menahan laju inflasi.

Gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2013 di Bali, tidak hanya menghadirkan para pimpinan negara saja. Namun, 12 ibu negara juga dijadwalkan hadir. Siapa dan apa saja agenda mereka?

Anda pasti tahu lagu 'Dari Sabang sampai Merauke'. Dua wilayah ini punya landmark penanda Indonesia ujung barat di Sabang dan ujung timur di Merauke. Dua landmark tersebut bentuknya berbeda, tapi punya kisah menyentuh.

Larangan penjualan pinang yang diberlakukan di Port Moresby, Papua Nugini (PNG), ditentang penduduk setempat dengan alasan bakal mempengaruhi bisnis.Larangan itu merupakan bagian upaya untuk mencoba membersihkan ibukota Papua Nugini dari ;noda jalan yang disebabkan bekas ludah berwarna merah dihasi

Badan SAR Nasional (Basarnas) selalu turut mengambil bagian dalam operasi penyelamatan pencari suaka ke Australia, yang rata-rata terjadi di lepas pantai selatan Indonesia. Alasan kemanusiaan bagi pencari suaka itu lebih utama, terlepas dari masalah imigrasi.

Sekelompok aktivis Kemerdekaan Papua Barat berusaha meminta suaka ke Australia. Namun mereka malah diterbangkan ke Papua Nugini setelah sempat menjejakkan kaki di daratan Australia.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa memperingatkan kebijakan pencari suaka Australia beresiko membahayakan kepercayaan dan kerjasama bilateral kedua negara. Indonesia telah berkali-kali mengungkapkan penolakannya di bawah payung Kebijakan Kedaulatan Perbatasan.

Gerard Michael Little, warga Melbourne, Australia, divonis bersalah dan dijatuhi hukum tujuh bulan penjara di pengadilan negeri Kota Brisbane, Kamis (26/9/2013). Little divonis dengan tuduhan mempersiapkan diri menjadi tentara bayaran untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Transparency International (TI) menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk mendukung otoritas antikorupsi di Papua Nugini. TI juga mendesak pemerintahan PM Tony Abbott untuk tidak takut dengan sensitivitas di Papua Nugini.